BANTUL – Potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bantul tergarap maksimal. Itu ditandai dengan terus meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Khususnya dari PBB-P2.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Sri Ediastuti mencontohkan pada 2013. Saat kali pertama ditangani pemkab, realisasi PBB-P2 menyentuh angka Rp 21,2 miliar. Setahun berikutnya meningkat lagi. Menjadi Rp 23,9 miliar. Selengkapnya lihat grafis.

”Pada tahun ini per bulan November mencapai Rp 38,5 miliar,” jelas Edi, sapaan Sri Ediastuti saat ditemui di kompleks Parasamya beberapa waktu lalu.
Tren peningkatan ini tidak terjadi kebetulan. Edi mengungkapkan, target PBB-P2 setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Itu di antaranya disebabkan bertambahnya jumlah wajib pajak (WP). Menyusul perbaikan dan update data WP PBB-P2 yang dilakukan BKAD.

”Contohnya, pada 2018. Ada 625.777 SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) yang kami sebar. Bertambah dibanding 2017 yang berada di angka 617.491 lembar,” sebutnya.

Di sisi lain, kata Edi, BKAD memang terus berinovasi untuk menggenjot pendapatan PBB-P2. BKAD tidak hanya menerbitkan SPPT, lalu memberikannya kepada pamong untuk disebar kepada WP. Melainkan juga memberikan berbagai kemudahan bagi WP untuk menunaikan salah satu kewajibannya. Itu untuk mengkaver WP yang tidak membayar PBB-P2 kepada pamong. Atau WP yang kesulitan membayar di bank.

Sekalipun BKAD telah menggandeng beberapa bank sebagai tempat pembayaran PBB-P2. Akibatnya, mereka memilih tidak membayarnya, sehingga menjadi tunggakan.

Salah satu terobosan itu adalah pelayanan pajak dengan mobil keliling. Meski layanan jemput bola ini baru dimulai akhir tahun lalu, dampaknya cukup signifikan. Tidak sedikit WP yang berada di pelosok pedesaan memanfaatkan layanan ini. Begitu pula dengan penghuni kompleks perumahan. Di mana mayoritas penghuni kompleks perumahan adalah pegawai kantoran. Yang notabene hanya memiliki waktu longgar saat akhir pekan.

Menurutnya, layanan jemput bola terjadwal. Dua unit armada pelayanan pajak keliling bertugas ke beberapa wilayah pelosok yang tunggakannya tinggi.

”Kalau di kompleks perumahan biasanya dijadwalkan akhir pekan,” sambungnya.

Selain pelayanan keliling, lanjut Edi, BKAD juga memiliki koordinator pajak kecamatan (KPK). Mereka bertugas melayani dan memungut pajak di wilayah kerjanya masing-masing. Namun, mereka juga kerap bersinggungan dengan WP yang kerap menunggak.

”Yang menunggak didatangi satu per satu. Itu untuk mengetahui apa persoalan mereka,” ungkapnya.

Dalam dunia perpajakan, Edi menyadari ada fenomena WP mbalela. Meski pembayaran telah dipermudah, tidak sedikit WP yang berusaha menghindar. Karena itu, Edi menegaskan, BKAD juga telah mempersiapkan sejumlah langkah. Pegawai BKAD bakal menempelkan stiker khusus di rumah atau bangunan yang menunggak. Itu sebagai penanda jika pemiliknya menunggak pajak.

”Alhamdulillah. Beberapa wajib pajak yang bertahun-tahun menunggak mulai membayar tahun ini,” ucapnya semringah.

Kendati begitu, kata Edi, BKAD juga memberikan reward kepada WP teladan. Di antaranya berupa 22 unit sepeda motor. Setiap kecamatan mendapatkan satu sepeda motor. Kecuali Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Tiga kecamatan di wilayah aglomerasi ini mendapatkan dua unit.

”Sepeda motornya sudah diundi,” katanya.

Dikatakan, PBB-P2 termasuk penyumbang pajak daerah tertinggi. Edi memastikan semuanya dikembalikan kepada warga Kabupaten Bantul.
”Wujudnya berupa program-program pembangunan,” tambahnya. (*/zam/fn)

(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)