SLEMAN – Dirreskrimum Polda DIJ Kombespol Hadi Utomo memastikan pemeriksaan laporan Bawaslu Sleman berlanjut. Jajarannya telah menerima limpahan laporan dari sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT). Penyelidikan telah dimulai.

Dia telah menerima alat bukti video. Akan dipelajari kronologi kejadian. Hal ini untuk memastikan langkah penyelidikan dan pengumpulan keterangan saksi maupun alat bukti.

“Begitu laporan kepolisian kami terima, langsung penyelidikan. Terlapor akan dipanggil berdasarkan alat bukti yang ada,” kata Hadi ditemui di Mapolda DIJ, Selasa (4/12).

Terkait pemanggilan, tidak bisa terburu-buru. Apalagi rekaman video masih dalam tahap penilaian tim satuan kerja. Apabila memenuhi unsur-unsur pidana, maka rekaman video tersebut sah sebagai alat bukti.

Hadi belum bisa menjelaskan materi penyidikan. Dia membenarkan, pengenaan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Aparatur Negara.

“Tapi maaf kami belum bisa cerita banyak. Karena laporan juga baru masuk dan proses penyelidikan masih berlangsung,” ujar Hadi.

Koordionator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIJ, Sri Rahayu Werdiningsih memastikan Bawaslu bisa bersikap tegas. Apalagi dalam menjalankan tugas pengawasan proses kampanye dan Pemilu.

Pelaporan terhadap anggota DPRD Gunungkidul Ngadiyono berawal dari pengawasan kampanye calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Acara yang digelar di Hotel Prima SR Sleman, turut mendatangkan anggota legislatif dari berbagai wilayah.

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini datang menggunakan mobil berpelat merah. Di sinilah awal mula penghinaan kepada Panwascam Sleman dan Bawaslu Sleman. Saat tengah merekam, Ngadiyono menyapa sambil mleding (memperlihatkan pantat).

“Faktanya seperti itu, saat kampanye calon presiden nomor urut dua pada 28 November di Hotel Prima SR. Insiden ini menjadi pelajaran bagi seluruh peserta kampanye agar memahami aturan kampanye,” jelasnya.

Ngadiyono dinilai juga melanggar aturan kampanye. Dia menggunakan kendaraan pelat merah dalam berkampanye. Padahal kendaraan pelat merah merupakan bagian dari fasilitas negara.

“Untuk tindak pidana Pemilu tetap berlangsung karena menggunakan fasilitas negara. Rencananya akan memanggil yang bersangkutan, tapi masih dirumuskan,” ujar Hadi. (dwi/iwa/fn)