JOGJA – Perusahaan pemberi kerja di DIJ yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjan bisa diancam pidana. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogjakarta.

Kepala Kejati DIJ Erbagtyo Rohan mengaku sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang dituangkan dalam kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Para jaksa pengacara Negara (JPN) akan membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan penagihan kepatuhan.

“Apabila BPJS mengalami kendala dalam penagihan, kami siap mensuport,” jelasnya dalam rapat monitoring dan evaluasi Selasa (4/12).

Rohan menyebut langkah yang bisa diambil JPN, sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, sanksi pidana yang diberikan bagi pelanggarnya bisa dikenakan pidana delapan tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar, Sedang sanksi adminsitrasi, yang diatur dalam PP nomor 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi administrasi, mulai dari teguran tertulis hingga tidak mendapat layanan publik.

“Awalnya dilakukan tindakan persuasif, tapi jika tetap tidak mengindahkan akan dilakukan penegakan hokum. Tapi itu langkah terakhir setelah mediasi tidak bisa dijalankan,” jelasnya.

Pria asal Kediri itu juga menilai belum maksimalnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena belum ada harmonisasi regulasi. Rohan mencontohkan seperti aturan UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, dengan UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun maupun UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Akibatnya banyak yang tidak mendaftarkan pekerja, karena ada program dana pensiun dari lembaga keuangan yang lain,” tuturnya.

Persoalan itu juga diamini Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jogjakarta Ainul Kholid. Dirinya mencontohkan salah satu perguruan tinggi swasta di DIJ yang sampai saat ini belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Alasanya ya karena mereka sudah mendaftarkan pekerjanya ke jaminan pensiun lain. Tapi sudah jelas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu wajib,” tegasnya.

Ainul menambahkan setelah ada kerjasama dengan Kejati dan Kejari se-DIJ, kepatuhan pemberi kerja meningkat. Bahkan setelah mendapat surat dari Kejaksaan untuk dilakukan mediasi, pemberi kerja langsung mendaftarkan pekerjanya. “Undangan mediasi Rabu, biasanya Selasa sudah mendaftarkan pekerjanya,” ungkap dia.

Tapi Ainul menyebut pemberi kerja belum sepenuhnya mematuhi ketentuan. Diantaranya dengan mendaftarkan sebagian pekerjanya. Atau tidak mengikuti semua program.

Jika diketahui ada yang seperti itu dan sulit untuk dilakukan penagihan, BPJS Ketenagakerjaan akan menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) ke Kejaksaan. Hingga saat ini sudah dikeluarkan sebanyak 254 SKK untuk piutang, tiga SKK untuk perusahaan daftar sebagian dan 433 SKK untuk pemberi kerja wajib belum daftar.

Terkait dengan kemungkinan diterapkannya penegakan hokum bagi pelanggar, sama dengan Rohan, Ainul mengaku itu merupakan langkah terakhir. Tapi selama ini biasanya sudah bisa diselesaikan melalui mediasi.

“Tapi untuk perusahaan maupun pemberi kerja yang bandel bisa saja untuk shock therapy diterapkan penegakan hukum,” katanya. (cr7/pra/fn)