SLEMAN – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Ngadiyono menggunakan mobil dinas (mobdin) saat menghadiri kunjungan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subiyanto di Hotel Prima SR Rabu (28/11). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman menilai penggunaan mobdin tersebut termasuk pelangaran pemilihan umum (pemilu) dan akan diproses hukum.

“Acara itu jelas kampanye. Dalam aturan, fasilitas negara (mobdin) tidak boleh digunakan untuk kampanye,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Sleman, Ibnu Darpito Selasa (4/12).

Kepastian acara tersebut adalah kampanye didapat dari surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK). Hal itu menegaskan bahwa aktivitas di Prima SR adalah murni kampanye.

Selain itu, dalam acara tersebut, Ngadiyono terdaftar sebagai pelaksana kampanye pasangan capres nomor urut 2. “Memang spanduknya Prabowo sosialisasi, tapi dari surat dan bukti lain, itu kampanye,” kata Darpito.

Larangan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, kata Darpito tercantum dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Ngadiyono dinilai melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf h junto 521. “Ancamannya dua tahun penjara dan denda maksimal Rp 24 juta,” jelas Ibnu.

Pihaknya menyebut, bukti pelanggaran kampanye ini sangat kuat. Sehingga pihaknya optimistis dalam 14 hari terhitung dari Rabu (5/12) dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya. “Kami ada bukti rekaman, data mobil dan saksi,” kata Darpito.

Selasa (4/12) pihaknya telah melakukan registrasi untuk kasus penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Dalam jangka waktu 14 hari itu pihaknya akan melakukan pembahasan pertama. Agendanya memanggil saksi, penemu dan Ngadiyono.

Darpito menjelaskan bentuk kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, kampanye di media sosial, pemasangan alat peraga, dan penyebaran bahan kampanye. “Kalau itu kan termasuk pertemuan terbatas, syaratnya ya dilakukan di gedung,” jelasnya.

Sebelumnya, Ngadiyono ketahuan memakai mobdin pelat merah AB 9 D pada acara kunjungan Prabowo. Dia beralasan, penggunaan mobdin itu karena sudah melekat pada jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Gunungkidul.

Oleh karena kendaraan dinas itu telah melekat kepada pribadinya, dia berani mengendarai mobil pelat merah tersebut ke acara Prabowo. “Kalau ndak melekat saya nggak berani bawa. Itu juga bukan perjalanan dinas (tidak memakai fasilitas negara). Setahu saya (mobil) bisa saya bawa ke mana-mana,” ujar politisi Partai Gerindra itu. (har/iwa/fn)