SLEMAN – Bawaslu Sleman resmi melaporkan anggota DPRD Gunungkidul Ngadiyono ke Polda DIJ. Politisi Partai Gerindra ini dilaporkan terkait penghinaan kepada aparatur negara. Tepatnya saat berlangsung kampanye calon presiden Prabowo Subianto di Hotel Prima SR Sleman, 28 November 2018.

Ngadiyono (GUNAWAN/RADAR JOGJA)

Koordionator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIJ Sri Rahayu Werdiningsih menjelaskan detailnya. Berawal saat tim Panwascam Sleman dan Bawaslu Sleman melakukan pengawasan kegiatan. Kala itu, pengawasan dilakukan dengan merekam rangkaian kegiatan.

“Setibanya di Hotel Prima SR, anggota legislatif ini sempat bilang Bawaslu ya? Tapi setelahnya melontarkan kata pret sambil istilah bahasa Jawanya mledingi pantat,” jelasnya saat ditemui usai membuat laporan kepolisian di Mapolda DIJ, Senin (3/12).

Dia memastikan kehadiran anggota Bawaslu dan Panwascam di lokasi itu legal. Terlebih perannya adalah mengawasi kegiatan kampanye terkait Pemilu 2019. Sehingga tindak tanduk Ngadiyono sangat disayangkan oleh Bawaslu.

Atas peristiwa ini, Bawaslu Sleman sepakat melaporkan Ngadiyono. Pasal yang digunakan adalah 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Aparatur Negara. Apalagi kala itu petugas Bawaslu sedang dalam penugasan resmi.

“Untuk bukti yang kami lampirkan hari ini (kemarin, Red) berupa rekaman video. Yang dihina saat itu Bawaslu Sleman dan Panwascam Sleman yang kebetulan berada di lokasi,” ujarnya.

Selain tersangkut pidana murni, Ngadiyono diduga menyalahi aturan kampanye. Saat datang ke Hotel Prima SR, Ngadiyono datang menggunakan mobil pelat merah. Saat itulah ia mendatangi petugas Bawaslu sambil menunjuk mobil pelat merah dengan nopol AB 9 D.

Acuan pelanggaran kampanye Pasal 280 ayat (1) huruf a tentang Peserta Kampanye Dilarang Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan. Aturan itu diperkuat dengan Pasal 301 ayat (1) dan (2). Pasal ini menjelaskan kendaraan dinas pelat merah termasuk dalam nomenklatur fasilitas pemerintah.

“Pejabat negara dilarang menggunakan fasilitas negara sebagai sarana mobilitas. Pelanggarannya tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” tegasnya.

Sri memastikan pelaporan terkait pidana murni. Sementara untuk pelanggaran kampanye tetap menjadi kewenangan Bawaslu. Timnya juga tengah merumuskan aturan terkait pelanggaran yang dilakukan Ngadiyono.

“Kami hanya melaporkan pasal penghinaan aparatur insitusi lembaga negara. Kalau untuk mobil dinas, itu ranah internal kami,” jelasnya.

Meski pelaporan oleh Bawaslu Sleman, seluruh Bawaslu kabupaten-kota turut mendampingi. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap Bawaslu Sleman. Terlebih penghinaan itu dilakukan saat petugas sedang menjalankan tugasnya.

Laporan diterima petugas SPKT Polda DIJ pukul 10.30. Selanjutnya laporan akan diteruskan ke Direktorat Kriminal Umum Polda DIJ. Bukti yang diterima berupa rekaman video Ngadiyono melontarkan hinaan.

“Terlapor atas nama Ngadiyono, tercatat sebagai anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Gerindra dan pelapornya Bawaslu Sleman. Pasalnya 207 KUHP, untuk sementara ini baru satu yang dilaporkan,” ujar Ipda Mijan, petugas SPKT Polda DIJ.

Ngadiyono ketika dikonformasi adanya laporan dari Bawaslu Sleman ke Polda DIJ, mengaku tenang-tenang saja. Menurutnya, selama ini pihaknya sudah sering dilaporkan ke polisi, sehingga tidak ada yang perlu dirisaukan.

Dalam catatan Radar Jogja, sejak dilantik menjadi anggota DPRD Gunungkidul hingga tahun ini, Ngadiyono sudah tiga kali dilaporkan ke polisi. Pertama di 2011 dilaporkan Basuki karena dugaan penipuan berkedok iming-iming menjadikan korban sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Kedua tahun 2014, tepatnya 14 Mei, dilaporkan ke Polres Gunungkidul. Yang melaporkan Ketua Pimpinan Anak cabang (PAC) Partai Gerindra Wonosari karena Ngadiyono diduga menyebarkan berita bohong dengan menyebutnya sebagai mantan napi.

“Saya sudah terbiasa dilaporkan polisi dan sekarang dilaporkan lagi ya. Saya tidak tahu kasusnya apa lagi,” kata Ngadiyono Senin (3/12).

Namun pihaknya tidak menampik, kehadirannya dalam acara Prabowo Subianto 28 November ke Sleman. Dia juga membenarkan mengendarai mobil dinas. Saat hendak pulang, ada orang yang meminta foto kepadanya. Selain foto, mereka juga meminta agar action.

“Saya kan diminta foto, jepret. Bukan pret, tapi jepret. Kalau menggerakkan (pantat) itu, saya diminta action. Gerak tubuh yang namanya action. Saya nggak kenal dan nggak tahu itu (orang Bawaslu),” terangnya.

Atas adanya laporan ini, Ngadiyono siap memberikan keterangan kepada siapa pun. Termasuk kepada penyidik dari Polda DIJ. Secara pribadi dia juga minta maaf jika kejadian waktu itu dianggap sebagai penghinaan.

“Kalau dirasa menghina orang, saya siap memberikan klarifikasi. Saya juga siap memenuhi panggilan polisi,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Gunungkidul yang juga Wakil Ketua DPRD Gunungkidul ini.

Di bagian lain, Ketua DPRD Gunungkidul Dhemas Kursiswanto mengaku tidak tahu menahu terkait adanya laporan Bawaslu Sleman terhadap Ngadiyono, rekan kerjanya. Dia memilih tidak komentar atas perkara itu.

“Saya malah baru tahu informasi ini dari rekan-rekan wartawan. Kalau komentar banyak, nanti bisa keliru,” kata Dhemas. (dwi/gun/laz/fn)