SLEMAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan alias ilegal. Aturan tertuang dalam Perbup Sleman 27/2018 tentang Pemasangan APK. Ada sembilan lokasi yang tidak boleh dipasangi APK.

Rinciannya, tidak boleh memasang APK di fasilitas gedung pemerintahan, fasilitas umum di lingkungan pendidikan dan kesehatan, di stadion, dan melintang jalan. APK tidak boleh menutupi rambu lalu lintas, tidak boleh dipasang di pohon, tidak boleh dipasang di sepanjang jalan lingkar kabupaten, tidak boleh dekat jaringan listrik dan tidak boleh di jembatan.

Ketua Bawaslu Sleman, M. Abdul Karim Mustofa mengatakan partai politik (parpol) yang telah disurati perihal APK ilegal, diberi waktu 7×24 jam untuk menurunkan sendiri APK-nya. “Namun, karena belum diturunkan juga, kami ambil tindakan,” ujar Karim Senin (3/12).

Penindakan akan dilakukan selama tiga hari hingga Rabu (5/12). Pada penindakan hari pertama kemarin, sebanyak 52 APK diturunkan Bawaslu. “Hari pertama lokasinya di Kecamatan Sleman, Turi, dan Gamping,” ujarnya.
Karim menjelaskan, penindakan APK ilegal berdasarkan rekomendasi Panwascam. Sehingga tidak semua APK partai ditindak. Hanya APK yang menyalahi aturan lokasi dan izin yang ditindak.

Masih banyak APK ilegal menempel di pohon dibiarkan terpasang. Bawaslu berdalih bendera yang terpasang di pohon bukan termasuk APK, melainkan alat sosialisasi. Sebab, dalam bendera itu tidak memuat nama calon legislatif (caleg).
Di Kecamatan Sleman, Bawaslu bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman selain menyasar APK berupa bendera yang mencantumkan nama caleg, juga menyasar baliho. Satu baliho besar dari salah satu caleg, Raudi Akmal dari Partai Amanat Nasional (PAN) turut diturunkan. Lokasi pemasangan APK Raudi berada di dekat pasar.

APK yang diturunkan kemarin berupa spanduk, rontek, dan bendera. Di Kecamatan Sleman baliho (1) dan bendera (14). Turi sebanyak 2 spanduk diturunkan, bendera (15), baliho (1) dan rontek (1). Sementara di Gamping ada lima baliho, dua di antaranya akan dilepas oleh pemiliknya, spanduk (9) rontek (4) dan baliho (2).

Sebenarnya ada sekitar 1.059 APK yang menyalahi aturan. Rinciannya, ada 134 APK berupa baliho, spanduk, rontek dan baner. Sedangkan bendera masih mendominasi dengan jumlah 925 yang melanggar.

Kasie Operasi dan Trantib Satpol PP Sleman, Sri Madu menjelaskan pihaknya hanya bergerak sesuai rekomendasi Bawaslu. “Sehingga untuk penindakan lebih lanjut kami perlu rekomendasi selanjutnya,” ujar Sri Madu.

Dijelaskan, bagi caleg yang diturunkan APKnya dapat mengambil di kantor Satpol PP Sleman. Tentunya harus meminta surat rekomendasi dari Bawaslu.
“Harus ada rekomendasinya, baru bisa kami proses. Tapi dari pengalaman, jarang diambil, APK tahun 2014 sampai sekarang masih ada,” kata Sri Madu. (har/iwa/fn)