JOGJA – Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Jogja tahun anggaran 2019 akhirnya disepakati di hari terakhir jumat (30/11) malam. Hasilnya pada RAPBD 2019 diperkirakan akan defisit Rp 244.369.233.477. Pemkot Jogja pun melakukan efisiensi anggaran.

Wakil Ketua DPRD Kota Jogja M Ali Fahmi mengatakan dalam RAPBD 2019 nanti total belanja yang ditetapkan sekitar Rp 1,9 trilliun. Tapi untuk pendapatan hanya Rp 1,7 triliun. “Ada defisit sekitar Rp 244 miliar,” ujar Fahmi Minggu (2/12).

Fahmi menambahkan dalam kesepatan bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kota Jogja, akan dilakukan efisiensi beberapa pos anggaran untuk menutup defisit. Termasuk menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2018 yang diperkiran jumlahnya sebesar Rp 243.165.839.213.

Politikus PAN itu juga mengaku TAPD Kota Jogja juga sepakat akan memaksimalkan kenaikan target pendapatan bunga deposito 2019 untuk menutupi defisit. Untuk efisiensi pos anggaran, Fahmi mencontohkan seperti pengurangan anggaran makan minum. “Perhitungannya dari efisiensi (anggaran) makan minum sebesar Rp 18 miliar,” tuturnya.

Dari informasi yang diperoleh Radar Jogja, untuk efisiensi anggaran makan minum tersebut, satuan anggaran untuk snack dibatasi paling tinggi Rp 9.000. Sedang untuk anggaran makan paling tinggi Rp 20 ribu. Selain itu untuk pelaksanaan kegiatan sosialiasasi, focus group discussion, hingga seminar dengan peserta PNS Pemkot Jogja diminta menggunakan gedung milik Pemkot Jogja. Selain itu anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk magang atau studi banding juga ditunda pelaksanaanya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono mengakui adanya defisit dalam RAPBD 2019. Salah satunya, Kadri menyebut karena turunnya dana bagi hasil pajak dan dana insentif daerah (DID). Pengurangan DID karena Pemkot Jogja hanya memperoleh penilaian baik untuk kinerja anggaran di bidang pendidikan dan perekonomian.

“Pada 2018 kemarin DID yang diperoleh sekitar Rp 42 miliar, sedang dalam APBD 2019 turun jadi Rp 35 miliar,” sebutnya.

Tapi Kadri juga menyebut untuk transfer dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Pemkot Jogja akan mengalami kenaikan. Itu seiring dengan mulai diterapkannya dana kelurahan 2019 nanti. Setiap kelurahan nantinya akan memperoleh anggaran Rp 352 juta.

“Kenaikan DAU juga disebabkan ada peningkatan gaji sebesar lima persen,” tuturnya.

Untuk transfer dari pusat, Kadri menjelaskan ada sekitar 900 miliar dalam APBD 2019 nanti. Kadri menuturkan, alokasi dana pada 2019 tersebut rencananya akan di fokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan dan program pengentasan kemiskinan. (cr5/pra/fn)