Sudah baik, tapi butuh langkah nyata. Itulah kesimpulan pengamat tata kota Universitas Gadjah Mada (UGM) Assoc Prof Dr Ir Budi Prayitno. Tentang program penanganan kawasan kumuh di DIJ.

FAIRIZA INSANI, Jogja

“Kumuh itu relatif,” ungkap Budi saat berbincang dengan Radar Jogja akhir pekan lalu. Kawasan kumuh tidak identik dengan rumah tak layak huni di permukiman penduduk. Budi lantas mengambil contoh kawasan kumuh sekitar Kali Code. “Sebenarnya, saya angkat tangan kalau berbicara Kali Code,” ungkap direktur perencanaan pada Direktorat Perencanaan dan Pembangunan UGM itu.

Kendati demikian, dia cukup apresiatif terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah. Dalam penanganan kawasan kumuh di wilayah Kali Code.
Penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara serius. Juga berkelanjutan. Budi melihat, sejauh ini program yang dicanangkan pemerintah daerah cukup baik. Namun masih belum berdimensi. Masih ada beberapa infrastruktur yang perlu dibenahi. Termasuk memperhatikan aliran air dari hulu ke hilir dengan melihat kondisi retakan pada dinding sungai.

Bagi Budi, ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kali Code hanyalah langkah kecil pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh. Bukan untuk penanganan secara keseluruhan. Dia menilai, pengecatan warna-warni pada rumah-rumah di wilayah tersebut bukan solusi yang tepat. “Itu haram kalau bagi saya,” tegasnya. Langkah tersebut, lanjut Budi, hanya mampu menarik wisatawan. Namun tidak mengentaskan kawasan kumuh dan kepadatan hunian. “Kepadatan dan risiko terjadinya longsor, serta ketidaklayakan hunian masih ada,” lanjut tenaga ahli senior perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.

Budi justru heran dengan langkah pemerintah daerah di DIJ. Dalam upayanya mengatasi kawasan kumuh. Dia melihat belum ada ketegasan. Terkait kepadatan penduduk. Yang ada di zona hunian liar maupun tidak. “Lucunya, hunian di bantaran sungai itu ada IMB-nya. Punya akses air minum dan listrik juga,” bebernya heran.

Soal program 3M, yakni madep, mundur, dan munggah untuk menata hunian warga bantaran sungai, Budi belum melihat konsep yang kuat. “Mana yang mundur, mana yang madep. Implementasinya belum berjalan,” ungkapnya.
Semua uneg-uneg-nya soal penanganan kawasan kumuh pun dituangkan dalam sebuah buku. Judulnya: Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh. Lewat buku karyanya itu Budi menekankan pentingnya political will pemerintah. Political will diyakininya bisa menjadi salah satu solusi.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kebijakan akan tercipta konsep kuat untuk mengatasi permukiman kumuh. Seperti keseriusan pemerintah dalam mempromosikan program penanganan permukiman kumuh. “Hal itu sebaiknya dijadikan sebagai agenda prioritas kebijakan nasional,” usul Budi.

Itu terjadi lantaran pemerintah belum mampu menyejajarkan pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat. Seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Oleh sebab itu, Budi mendorong adanya tindakan berkelanjutan (sustainable) di kawasan kumuh. “Perlu ada perbaikan dan peningkatan kualitas fisik,” kata Budi. Kualitas fisik yang dimaksud bisa berupa rumah warga beserta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya.

Kendati demikian, secara keseluruhan Budi melihat pemandangan kumuh di Jogjakarta relatif berkurang. Ruang terbuka di sela-sela kepadatan permukiman penduduk diakuinya telah tertata dengan baik. Hanya, yang masih perlu dikembangkan adalah pencermatan terhadap risiko longsor. Sebab, beban kepadatan bangunan cukup besar. Dia menyarankan pembangunan rumuh susun tingkat rendah. Dua sampai tiga lantai.

Sementara itu, untuk menjaga daerah yang telah tuntas dari masalah kekumuhan perlu diterapkan konsep bina lainnya. Selain tribina dan tridaya. Yakni manusia dan usaha. Aksi tersebut harus didorong berbagai pihak. Baik lembaga publik maupun privat. Jika itu terlaksana, bukan mustahil DIJ, bahkan Indonesia, akan mampu mencapai target program nasional Bebas Kumuh 2020. (yog)