Lima kabupaten/kota di DIJ terus bersolek. Kota Jogja dengan kawasan pedestrian Malioboro-nya. Gunungkidul dan Sleman dengan destinasi wisatanya. Sedangkan Bantul dan Kulonprogo bersiap menyambut New Yogyakarta International Airport (NYIA). Kawasan kumuh bisa menjadi noda di balik kecantikan kelima daerah itu.

TAK ada wilayah di DIJ tanpa kawasan kumuh. Meski hanya secuil. Sebuah wilayah disebut kumuh jika tingkat kepadatan penduduk atau huniannya tinggi. Namun pengelolaan lingkungannya tak optimal. Serta adanya golongan masyarakat berkemampuan ekonomi rendah. Itulah masalah yang dihadapi lima kabupaten/kota di DIJ.

Kendati demikian, tinggal di kawasan berlabel kumuh ternyata tak membuat semua warganya merasa risih. Dhoris Setiawan, salah satunya. Menurut dukuh Sumbermulyo, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, itu label kumuh justru menjadi berkah bagi wilayahnya. Tentu bukan tanpa alasan. Itu berkat kolaborasi peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur di Sumbermulyo. Agar wilayah ini terlepas dari predikat kumuh.

“Sekarang kami punya Gunungkidul Agro Technopark (GAP). Progresnya berupa layanan kesehatan, perkebunan buah, industri tahu, hingga peternakan ikan dan sapi,” ujarnya Minggu (2/12).

Berkah kekumuhan juga dirasakan Dukuh Brajan, Tamantirto, Bantul Wiji Wiyono. Wilayah tempuran RT 08, Brajan yang dulu dicap kumuh kini tampak wajah baru. Dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif. Selain perbaikan lingkungan, kini ada jalan tembus dari kampung menuju jalan desa. Sungai desa juga akan dibersihkan. Mulai Brajan sampai Kasongan. Bahkan saat ini sudah ada kantor sebgai fasilitas wisata arung jeram. Juga gazebo-gazebo bagi lapan dagangan warga setempat. “Program ini sangat membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan,” katanya bangga.

Sementara itu, Sarjuni,48, yang tinggal di bantaran Kali Gajahwong di Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman punya pandangan lain. Dia menilai, kumuh tidaknya suatu kawasan tergantung sudut pandang masing-masing.
“Bagi saya, rumah saya ini bukan berada di kawasan kumuh. Tapi kalau pemerintah bilang ini kumuh ya silakan saja,” ucapnya.

Sarjuni mengaku siap direlokasi. Asal tempat relokasi tidak terlalu jauh. Dari rumahnya saat ini. “Kami tidak keberatan asal pemerintah jangan asal gusur,” pintanya.

Beda lagi pemikiran Tukiman,59. Warga Bener, Tegalrejo, Kota Jogja, itu tak pernah menyoalkan status kumuh di wilayah tinggalnya. Yang terpenting baginya asal punya tempat tinggal dan penghasilan untuk menafkahi keluarga. “Sudah terbiasa begini adanya. Ya nyaman-nyaman saja. Yang penting masih bisa kerja dan cari makan,” ujarnya.

Penggolongan kawasan kumuh diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) No 02/PRT/M/2016. Tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Di dalamnya mencakup tujuh aspek dasar. Meliputi: kondisi bangunan, aksesibilitas jalan, jaringan drainase, jaringan air minum, saluran air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran. Selain tujuh aspek, masih ditambah keharusan ketersediaan ruang terbuka hijau. Ini merujuk ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kemen PUPR No 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja mencatat setidaknya 13 kecamatan memiliki kawasan kumuh. Dengan total luas mencapai 264,9 hektare. Tersebar di 36 kelurahan. Kawasan kumuh terluas di wilayah Kecamatan Umbulharjo: 75,2 hektare. Menyebar di enam kelurahan, yakni Giwangan, Sorosutan, Pandeyan, Warungboto, Semaki, dan Muja-Muju. Disusul Kecamatan Tegalrejo. Seluas 35,18 hektare. Sedangkan kecamatan dengan luas kawasan kumuh tersempit adalah Gedongtengen. Hanya 6,93 hektare. Mencakup 13 wilayah RW di Kelurahan Sosromenduran dan Pringgokusuman.

Bahkan Kecamatan Danurejan, di mana menjadi kawasan unggulan wisata dengan Malioboro-nya, tak luput dari kawasan kumuh. Ada 17 RW, tersebar di dua kelurahan, yakni Suryatmajan dan Tegalpanggung.

Demikian pula wilayah Ngampilan, yang terkenal sebagai sentra produsen bakpia Pathuk. Juga masuk kawasan Malioboro. Di wilayah ini terdapat 8 RW kumuh dengan luas total 13,51 hektare. Tersebar di Kelurahan Notoprajan dan Ngampilan.

Sementara kawasan kumuh di Kabupaten Sleman tersebar di kecamatan perkotaan dan semi perkotaan. Di mana banyak warga pendatang. Total luas kawasan kumuh Sleman 162,39 hektare. Total ada 45 lokasi kategori kumuh. Dari jumlah itu, sisa 16 lokasi yang belum digarap. Penataan fisik ke-16 lokasi ini masuk program 2019.

Di Kabupaten Bantul, kawasan permukiman kumuh tersebar di empat kecamatan. Bantul, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Total 19 kawasan. Penanganan kawasan kumuh di Bumi Projotamansari dilakukan secara keroyokan. Kasihan dan Banguntapan ditangani pemerintah pusat. Kawasan kumuh di Sewon digarap Pemprov DIJ. Sisanya di-handle pemkab setempat.
Lantas bagaimana dengan Gunungkidul? Yang sebagian besar masyarakatnya tinggal di wilayah perbukitan. Ada 13 kawasan kumuh di Bumi Handayani. Tersebar “hanya” di dua kecamatan. Wonosari dan Playen. Tapi luas totalnya mencapai 164,84 hektare. Masih dengan model keroyokan, Pemkab Gunungkidul mendapat jatah 8 kawasan dengan luas 24,76 hektare. Dua di Playen dan enam di Wonosari. Sisanya ditangani pemerintah pusat dan provinsi.

“Hasil penangannya belum bisa kami sampaikan. Karena kewenangannya dibagi-bagi. Khusus yang ditangani Pemkab Gunungkidul belum selesai. Targetnya 2020,” papar Kabid Perumahan, Dinas PUPRKP Gunungkidul Bambang Antono kemarin.

Kabupaten Kulonprogo tak luput kawasan kumuh. Sebagaimana dilansir dari laman dpu.kulonprogokab.go.id, ada 14 kawasan kumuh di Bumi Binangun. Tersebar di lima kecamatan. Yakni: Wates, Pengasih, Galur, Nanggulan, dan Sentolo. Dengan total luas 293,79 hektare.

Itulah “PR” bagi seluruh pemerintah daerah di DIJ yang harus dituntaskan hingga 2020. Guna mendukung program nasional Indonesia Bebas Rumah Kumuh 2020. (cr5/har/ega/gun/yog/fn)