GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul berusaha all-out menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah. Salah satu caranya dengan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak (WP) nakal. Pemilik papan reklame, misalnya. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul bakal memasang penanda khusus bagi papan reklame yang menunggak pajak.

Upaya itu dilakukan lantaran tidak sedikit pemilik papan reklame yang mbalela. Mengacu data BKAD, ada 287 wajib pajak reklame. Sebanyak 27 di antaranya menunggak pajak tahunan. Jika ditotal, potensi pajak yang hilang mencapai Rp 70 juta.

”Data WP reklame yang melanggar ini ditembuskan kepada pihak terkait, seperti satpol PP. Agar ditindaklanjuti,” jelas Sekretaris BPKAD Gunungkidul Putro Sapto Wahyono saat dihubungi Kamis (29/11).

Putro mencatat, tidak sedikit penunggak pajak reklame bermuatan promosi kendaraan bermotor. Lokasinya pun sangat strategis. Sebagian besar berada di pusat kota.

Kendati banyak yang menunggak, Putro menyebut target pajak papan reklame melebihi target. Dari target Rp 631 juta pada 2018, hingga sekarang telah menembus Rp 803 juta. Atau naik 28 persen. Berbeda dengan reklame, target pajak videotron justru masih jauh dari target. Dari target Rp 578 juta, hingga sekarang baru tercapai Rp 179 juta.

Kepala Satpol PP Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugraha mengatakan, belum lama ini menindak papan reklame yang menunggak pajak. Dasarnya, Peraturan Daerah (Perda) No. 6/2017 tentang Pajak Reklame.

“Kami memasang spanduk khusus,” katanya. (gun/zam/er/mg3)