BANTUL – Bupati Bantul Suharsono kembali mendapat penghargaan. Kali ini sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2018. Penghargaan itu diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11).

Tidak sedikit kepala daerah di Indonesia yang memperoleh penghargaan ini. Hanya ada 11 kepala daerah. Salah satunya bupati Bantul. Nah, penghargaan tersebut atas catatan positif tiga instansi di lingkungan pemkab dalam pelayanan publik.

SELAMAT: Bupati Bantul Suharsono menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11). (PEMKAB FOR RADAR JOGJA)

“Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP), dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil), dan RSUD Panembahan Senopati mendapat penghargaan dari Kemen PAN-RB,” jelas Suharsono di rumah dinas bupati Bantul Kamis (29/11).

Suharsono mencontohkan, disdukcapil. Dinas yang berkantor di kompleks Kantor Pemkab Manding ini mendapatkan penilaian “A-” atau sangat baik. Dalam kategori unit penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai ini meningkat dibanding periode sebelumnya. Di mana disdukcapil saat itu mendapatkan nilai “B+”.

“Nilai RSUD Panembahan Senopati juga sangat baik,” ucapnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bantul ini tak sungkan melontarkan pujian terhadap tiga instansi tersebut. Sebab, penghargaan itu atas kerja keras dan berbagai inovasi dalam bidang pelayanan. Disdukcapil, contohnya. Disdukcapil hampir setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tak terkecuali saat hari libur.

“Bahkan, disdukcapil juga melakukan perekaman jemput bola. Sasarannya lansia dan penyandang disabilitas,” katanya.

Pelayanan tak kenal waktu, bagi Suharsono, bukan perkara baru. Selama masih berdinas di kepolisian, Suharsono sudah terbiasa. Bahkan, saat H-7 hingga H+7 lebaran dia rutin masuk memberikan pelayanan.

“Ketika diterapkan di pemerintahan ternyata juga bisa,” tuturnya.

Dalam penilaian Suharsono, DPMPTSP juga telah bermetamorfosa. Menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan pelayanan terbaik. Pengurusan berbagai perizinan saat ini cukup di satu dinas. Kondisi ini berbeda dengan beberapa tahun lalu. Dengan begitu, investor maupun pelaku usaha tak perlu lagi repot-repot mengurus perizinan.

“Prinsipnya, pemkab harus memudahkan,” tegasnya.

Meski menyabet berbagai penghargaan prestisius, pensiunan perwira menengah Polri ini mengaku tak akan berpuas diri. Suharsono bakal terus mendorong seluruh OPD meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Toh, pemkab bekerja untuk kepentingan seluruh warga.

“Pemkab harus hadir di tengah masyarakat,” ingatnya.

Ada beberapa terobosan baru yang bakal ditelurkan pemkab. Di antaranya dalam bidang kesehatan. Dia menekankan, selalu memberikan kebebasan kepada OPD untuk terus berkreasi.

“Nah, awal Desember nanti ada kerja sama dalam sektor tembakau dunia. Acaranya di Singapura,” kata Suharsono tanpa menyebut detail program kerja sama itu.

BKAD Dipecah, Inisiasi Dinas Pendapatan

Apa lagi terobosan pemkab pada 2019? Suharsono menyebut banyak. Yang paling mencolok adalah pemisahan badan keuangan dan aset daerah (BKAD). Dinas yang beralamatkan di Robert Wolter Monginsidi ini bakal dipecah menjadi dua. Dengan memisahkan bidang pendapatan dan keuangan. Nah, jika terealisasi, dinas pendapatan bakal berkantor di bekas kantor Bawaslu Bantul.

“Nanti bakal didirikan bangunan baru,” katanya. Selama dalam proses pembangunan, Suharsono menyebut dinas pendapatan masih berkantor di kompleks Parasamya.

Suharsono mengungkapkan, proses pemecahan BKAD sudah dalam proses. Itu dilakukan agar pendapatan asli daerah (PAD) benar-benar optimal. Terutama dari sektor pajak daerah. Agar keuangan daerah tak selalu bergantung pada pemerintah pusat.

“Biar pembangunan berjalan terus,” lanjutnya.

Pemecahan BKAD, kata Suharsono, juga bertujuan untuk mempermudah pembayaran pajak. Gedung baru didesain memiliki banyak loket pembayaran. Sebab, tidak sedikit wajib pajak yang kesulitan menunaikan salah satu kewajibannya. Salah satunya lantaran antrean pembayaran pajak sangat panjang.

“Mosok yo wong arep bayar pajak diangel-angel,” ungkapnya.

Pemecahan dinas ini sekaligus untuk melengkapi berbagai terobosan BKAD. Di mana dalam beberapa tahun terakhir menelurkan berbagai inovasi pelayanan pajak. Mulai mobil keliling hingga Layanan Pajak Bantul.

Demi Kabupaten Bantul, Suharsono menegaskan tak sungkan untuk belajar. Termasuk belajar kepada daerah lain. Seperti Kabupaten Sleman dan Kulonprogo.

“Saya sering berdiskusi dengan Sleman atau Kulonprogo,” tambahnya. (*/zam/er/mg3)