Lowongnya sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang mengundang pertanyaan kalangan dewan. Bupati Magelang Zaenal Arifn diminta segera mengisi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong.

“INI demi mengantisipasi terjadinya vacum of leader,” ungkap Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Magelang Mansur.

Banyaknya posisi yang lowong itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Mansur mendesak bupati melakukan percepatan dengan mengangkat pejabat definitif.

Mansur mengaku prihatin melihat kondisi tersebut. Apalagi ada posisi eselon II a seperti sekretaris daerah (Sekda) yang hampir lima tahun ini seolah-olah dibiarkan kosong. Dia pun mewanti-wanti agar pengisian jabatan itu tetap memerhatikan kemampuan personel yang andal, profesional dan berintegritas. “Harus tetap mengacu pada prinsip the right man on the right place,” tegasnya.

Dia juga meminta bupati secara intensif mengawasi kinerja semua kepala OPD. Itu demi memastikan apakah kinerjanya sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum. “Sehingga perlu diberikan apresiasi berupareward bagi yang berprestasi dan peringatan berupa punishment bagi yang belum optimal kinerjanya,” jelas Mansur.

Hal serupa disampaikan Sekretaris Fraksi PKB Hibatun Wafiroh. Dia mengkritisi beberapa jabatan yang dijalankan pelaksana tugas alias Plt. Di antaranya sekretaris daerah (Sekda), kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan dan inspektur. Juga kepala dinas perpustakaan dan kearsipan serta sekretaris dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Magelang.

“Mohon penjelasan dan tanggapan bupati. Apala langkah saudara bupati terkait hal tersebut,” kritik Wafiroh.

Menanggapi itu, Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, Kabupaten Magelang termasuk daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Untuk mengisi jabatan kepala OPD yang lowong ada regulasi yang mengaturnya. Yakni Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sesuai UU itu gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis menteri dalam negeri.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2018. Selanjutnya berdasarkan surat edaran (SE) Mendagri Nomor 821/5476/SJ tanggal 3 Agustus 2018, bagi kabupaten/ kota yang melaksanakan pemiliha kepala daerah (pilkada) serentak 2018, pemberian persetujuan tertulis pengganti pejabat struktural dan pejabat fungsional dari Mendagri ditunda sampai dengan dilantiknya bupati/ wali kota definitif hasil pilkada serentak 2018.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, sampai dengan pelantikan bupati /wakil bupati definitif hasil pemilukada serentak 2018, tidak dapat melakukan pergantian pejabat sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri,” jelas bupati.

Namun demikian, Zaenal mengaku telah melakukan sejumlah langkah. Antara lain mengalokasikan anggaran untuk persiapan seleksi terbuka pejabat eselon II atau pun melakukan mutasi pejabat.

(HUMAS PEMKAB MAGELANG FOR RADAR JOGJA)

Penempatan pejabat memerhatikan dan memertimbangkan banyak hal. Mulai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan moralitas. “Harapannya penempatan pejabat itu tetap mengacu prinisip the right man on the right place,” tegas bupati.

Terkait Evaluasi kinerja kepala OPD, Zaenal menerangkan telah dilakukan secara periodik. Bentuknya melalui mekanisme rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan.

“Penilaian prestasi kerja dilakukan secara menyeluruh. Bagi mereka yang berprestasi diberikan kesempatan mengembangkan karirnya. Sebaliknya,yang kinerjanya kurang baik, kesempatan karirnya tidak seluas yang berprestasi,” katanya. (*/kus/zl/mg3)