JOGJA – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 Pemkot Jogja mendapat penghargaan dari Katadata. Penghargaan diterima untuk kategori ketepatan alokasi APBD bidang ekonomi.

Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat Rabu (28/11) malam. Usai menerima penghargaan, HP menilai penghargaan tersebut sebagai pemicu sekaligus tantangan bagi Kota Jogja.

“APBD merupakan instrumen vital untuk mendorong program pembangunan daerah, karena itu, pengelolaannya harus kredibel dan berdampak ke publik,” jelasnya.

HP menambahkan pembiayaan APBD harus semaksimal mungkin tepat sasaran. Efektivitas program diukur dengan orientasi kinerja, bukan semata-mata soal anggaran. “Yang jelas harus pro rakyat,” imbuhnya.

Jadi APBD, sambungnya, bukan soal sistem yang bersifat hukum administrasi keuangan negara saja, tapi mengukur kinerja, mengukur hasil pembangunan.

Sementara itu Chief Content Officer Katadata Heri Susanto menerangkan, tim juri memilih tiga pemenang untuk tiap kategori, meliputi kategori pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.

“Penghargaan Indeks Kelola  bertujuan antara lain untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Indeks Kelola juga untuk mendorong kompetisi para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif. Sekaligus untuk memberi apresiasi pemimpin daerah yang sukses mengelola APBD-nya.

Menurut dia penghargaan Indeks Kelola didasari fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola  APBD. Ia mencontohkan dominasi APBD untuk belanja pegawai, yang mencapai 37 persen. Sedangkan untuk belanja modal hanya 20 persen.

Selain itu, masih banyak daerah yang belum melaksanakan anggaran mandatory atau wajib sesuai dengan UU seperti 20 persen untuk anggaran pendidikan. Atau 10 persen untuk anggaran kesehatan.

Untuk melalakukan penilaian, panitia menggandeng tim ahli independen. Itu untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan operasional. Tim ahli adalah individu dengan keahlian tertentu yang relevan dengan penyusunan metodologi dan indeks atau indikator pembangunan daerah. (cr5/pra/zl/mg3)