Setelah adanya UU Desa, selanjutnya desa mendapatkan pendanaan untuk percepatan pembangunan sampai tingkat yang paling bawah. Dari awalnya Rp 20 triliun di tahun 2015, terus meningkat setiap tahun hingga pada 2017 lalu sebesar hampir Rp 60 triliun digelontorkan ke desa-desa.

Namun dari penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW), terdapat 181 kasus dari penyelewengan dana desa di 2016. Lalu trennya meningkat di 2017 menjadi 517 kasus. Kondisi itu tentu bukanlah persoalan yang sepele.

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMY Dr Suswanta MSi menyebutkan, jumlah desa di Indonesia dari data terakhir ada 74.093 desa. Wajar jika pengelolaannya luar biasa sehingga menjadi isu yang menarik. Apalagi juga menyangkut anggaran yang tidak sedikit. “Namun korupsi dana desa bukan semata karena faktor internal di desa. Tapi ada faktor eksternal yang turut menyebabkan,” katanya.

Dari sisi internal, beberapa penyebabnya, di antaranya, kapasitas pengelola dana desa yang masih rendah dan tidak adanya partisipasi pengawasan dari masyarakat. Sehingga, sesuai dengan hasil pantauan ICW, 90 persen pelaku korupsi dana desa adalah kades dan istri atau keluarganya.

“Faktor internal itu minimnya kompetensi dan bimtek teknis, juga kurangnya pengawasan horizontal. Badan permusyawaratan desa misalnya yang kurang maksimal,” bebernya.

Sedangkan dari sisi eksternal, adanya saling tumpang tindih dan kontradiksi kelembagaan yang mengurusi desa. Di antaranya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa (Kemendes). Belum termasuk dengan 17 instansi lain yang berhubungan dengan desa. Semuanya memiliki aturan, instruksi dan perintah masing-masing. Kondisi ini menciptakan kebingungan dan standar yang berbeda-beda. (*/riz/laz/er/mg3)