HINGGA akhir November 2018, DPRD DIY lebih dari lima kali menerima kunjungan resmi mahasiswa dari sejumlah kampus. Bahkan ada mahasiswa negara asing yang melakukan studi banding ke dewan.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengapresiasi tingginya antusiasme kalangan kampus belajar ke DPRD DIY. Itu menjadi kesempatan bagi anggota dewan menjelaskan kepada publik manfaat dan pentingnya politik bagi kemaslahatan masyarakat.

Diakui atau tidak, masih ada sebagian warga masyarakat yang sampai menganggap politik itu kotor. Saling jegal. “Bahkan identik dengan perebutan kekuasaan,” ujarnya. Dikatakan, saat bertemu dengan para mahasiswa menjadi momentum mendorong mereka tidak apatis terhadap dunia politik.

“Kami senang bisa bertemu dengan mahasiswa,” ungkap Inung, panggilan akrabnya, tatkala menerima kunjungan lapangan mahasiswa Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM). Kedatangan mereka didampingi dosen pembimbing Mada Sukmajati.

Senada, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menyatakan, lembaga yang dipimpinnya itu selalu bersikap terbuka menerima kunjungan atau audiensi dari beragam elemen masyarakat.

“DPRD DIY merupakan rumah bagi masyarakat. Siapapun dapat belajar dan berbagi ilmu di sini,” ujarnya ketika menerima mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dipimpin dosen pembimbing Suswanta, para mahasiswa UMY itu mempelajari teori maupun praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Baik Yoeke maupun Inung mengakui setiap kali menerima kunjungan mahasiswa banyak mendapatkan pertanyaan. Tidak sedikit mahasiswa menanyakan sikap dewan terhadap keberadaan sebuah undang-undang. Keterwakilan perempuan, cara menanggapi aksi demo dan isu pembangunan bandara baru Kulonprogo.

Kemudian mekanisme pembuatan perda maupun isu korupsi yang marak di pemerintahan. Dari bermacam-macam daftar pertanyaan, masalah terkait Keistimewaan DIY masih mendominasi. Materi tersebut terbilang paling sering ditanyakan.

Bahkan ada pula pertanyaan yang serba repot untuk menjawabnya. Sebab sedikit banyak menyangkut “urusan dalam negeri” masing-masing anggota dewan. (had/mg3)