ITU mengingat masih terjadi tarik ulur berbagai kepentingan yang harus diselesaikan. Menyikapi itu, DPRD DIY untuk kali kesekian mengundang para pemilik toko di kawasan Malioboro yang di Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY).

Perwakilan PPMAY diterima langsung Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Pertemuan diikuti perwakilan Bappeda DIY, Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

SEMI PEDESTRIAN: Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana didampingi Rany Widayati memimpin pertemuan dengan Perkumpulan Pengusaha MalioboroAhmad Yani (PPMAY). (DPRD DIY)

Ada juga dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. “Dari pertemuan ini kami berharap adaprogress yang bisa diperoleh,” pinta Yoeke didampingi Wakil Ketua DPRD DIY Rany Widayati.

Ketua Umum PPMAY Sadana Mulyono menyampaikan beragam keluhan. Mulai Malioboro kurang ramah difabel. Penertiban PKL, parkir, hidran hingga akses jalan masuk toko. “Aturan di Malioboro ini masih semrawut. Kami belum mengetahui mau dibawa ke mana Malioboro ini?” tanya Sadana.

Jika nantinya kendaraan bermotor dilarang lewat Malioboro dikhawatirkan membuat wisatawan enggan belanja. Alasannya susah mencari tempat parkir. Dia berharap kendaraan roda dua dan empat tetap bisa masuk Malioboro. “Untuk itu pemerintah perlu menyediakan tempat parkir yang memadai,” harap Sadana.

Sejauh ini, Pemerintah Kota Yogyakarta belum memberikan gambaran pasti. Kenyataannya Malioboro sekarang bukan lagi ramai pengunjung. Tapi pedagang kaki lima (PKL). “Jumlahnya mencapai 1.200 pedagang,” beber pemilik Mal Ramai ini.

Sadana menegaskan bukan tidak menghendaki PKL. Namun PPMAY ingin mereka juga tertib. Sebab, selama ini seakan –akan toko-toko di Malioboro milik mereka.

Ketua 1 PPMAY Sodikin menyatakan serupa. Penataan Malioboro sangat pelik. Jumlah toko dengan PKL tidak seimbang. “Jumlah toko sekitar 200-an sedangkan PKL 1.200,” ungkapnya.

JANGAN LAGI SEMRAWUT: Pengurus dan anggota PPAMY mendengarkan penjelasan dari anggota DPRD DIY saat pertemuan di gedung dewan. (DPRD DIY)

Sodikin mengakui kondisi Malioboro sekarang berbeda. Tidak seperti dulu lagi. “Toko dikerowok. Tanah yang dipinjam pemerintah untuk pejalan kaki, faktanya sudah berubah fungsi,” ungkap dia.

Tanah tersebut dipakai PKL. Jika dianalogikan toko adalah rumah. Maka tanah yang dipakai PKL merupakan teras rumah. “Kalau fungsinya seperti dulu kami enjoy dan happy,” ucap Sodikin.

Dari pengamatannya, sebagian PKL Malioboro tidak layak disebut PKL. Lebih pas disebut pengusaha. Di antara mereka ada yang memiliki empat sampai lima outlet. Bahkan ada yang punya 20 outlet.

Bila dibiarkan, dia khawatir rawan melahirkan potensi konfik. Itu mengingat tanah tersebut milik toko. Pemiliknya membayar pajak bumi dan bangunan. (PBB). Faktanya tanah itu tidak lagi dimiliki pihak pertama. Tapi jatuh ke orang lain.

Sodikin meminta DPRD DIY ikut mendorong penataan PKL. Pertimbangannya jumlahnya sudah tidak proporsional. Yakni 1 banding 6. Dia setuju PKL dijadikan pengusaha formal. Status mereka akan terangkat.

“Kami mohon, teman-teman PKL itu diuwongke. Jadikan mereka pengusaha formal. Pemerintah wajib memfasilitasi dan menyejahterakan dengan menyediakan tempat berjualan yang masih berada di sekitar Malioboro,” ungkap Sodikin.

Pemilik toko Sepatu Villa Yulianto, mengatakan tak pernah diajak bicara terkait penataan Malioboro. “Kami tiba-tiba dikumpulkan ketika proyek hendak dimulai,” keluhnya.

Di luar itu, Malioboro kekurangan hidran. Padahal fungsinya sangat penting jika terjadi kebakaran. Malioboro juga tidak ramah difabel. Dari 17 zebra cross, dari Pasar Kembang sampai Mirota Batik, hanya terdapat tiga atau empat jalur ramah difabel. Khususnya pengguna kursi roda.

Sulham dari Batik Asia menambahkan belum pernah diajak bicara mengenai pedestrian Malioboro. Dia ingin pemerintah mengakui tanah itu milik toko. (had/mg3)