HARAPAN para penyandang disabilitas memperoleh hak-hak sebagaimana diamanatkan konstitusi masih jauh dari ideal. Setidaknya inilah pengakuan Setyo dari perwakilan Komite Disabilitas DIY.

“Masih banyak sekolah tidak menerima disabilitas. Angka satu persen perekrutan karyawan disabilitas belum terpenuhi. Para penyandang disabilitas memilih membuka usaha mandiri tanpa mendapatkan bantuan dari koperasi,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Pestri dari Komunitas Sarana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) dan perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) DIY. Mereka mengkritisi perekrutan tenaga kerja disabilitas yang belum sesuai UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

UU itu mengamanatkan perekrutan karyawan instansi pemerintahan mengalokasikan kuota dua persen bagi penyandang disabilitas. Sedangkan perusahaan swasta sebesar satu persen.

Semua aspirasi itu menjadi perhatian DPRD DIY yang membentuk panitia khusus (pansus) pengawasan pelaksanaan Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

“Apakah implementasinya sudah berjalan dengan baik atau belum. Sudah optimalkah program-program untuk penyandang disabilitas, seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan infrastruktur,” kata Ketua Pansus Sukamto

Perusahaan swasta yang sudah memiliki 100 karyawan namun tidak memekerjakan karyawan disabilitas perlu mendapatkan peringatan. “Sebaliknya, yang sudah melaksanakan tidak ada salahnya diberikan penghargaan,” pinta Sukamto.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menambahkan, kuota dua persen di instansi pemerintah dan satu persen di perusahaan swasta tidak dikurangi. “Jangan pula tidak ada sama sekali,” ujar Yoeke mewanti-wanti.

Data Dinas Kesehatan DIY menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di DIY sebesar 3,5 persen dari total penduduk DIY. Sebanyak 70 persen di antaranya masuk kategori penduduk miskin.

Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaningastutie menyatakan telah menjalankan amanat perda. Penyandang disabilitas yang tidak memperoleh bantuan BPJS dibantu dengan jaminan kesehatan khusus (Jamkesus). Anggaran pelayanan kesehatan disabilitas mencapai Rp 9 miliar. Tahun 2017 ada 17 kali program Jamkesus terpadu yang dijalankan.

“Ini membuktikan perda memberi amanat luar biasa sehingga implementasinya memberi efek yang baik. Sekarang akses pelayanan disabilitas sudah lebih banyak,” papar Pembajun.

Diakui masih ada sepuluh poin yang menjadi pekerjaan rumah (PR). Di antaranya pelayanan pemeriksaan torch, pos pembinaan terpadu atau posbindu dan program jemput pasien disabilitas home care. Juga akreditasi terhadap semua puskesmas di DIY.

Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, secara substantif sudah melaksanakan Perda DIY No 4 Tahun 2012. Terutama pasal 5 sampai pasal 15.

“Anak berkebutuhan khusus sudah kami layani ketika masuk sekolah reguler dan sekolah inklusi. Kami berikan beasiswa menyeluruh kepada anak penyandang disabilitas,” terangnya.

Aji, sapaan akrabnya, menambahkan, sekolah-sekolah yang baru membangun gedung diminta memudahkan akses anak disabilitas. Mereka ditempatkan di ruang kelas lantai dasar. Sedangkan sekolah lama diberi bantuan merenovasi bagian yang perlu dibenahi.

“Agar memenuhi standar penyandang disabilitas. Guru yang bertugas secara khusus melayani murid disabilitas diberi dana insentif,” katanya.

Wakil Ketua Pansus Huda Tri Yudiana, meminta setiap dinas seperti dinas sosial, dikpora, kesehatan serta dinas tenaga kerja dan transmigrasi berkomitmen memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Khususnya dari sisi anggaran. Dia meminta halte bus Trans Jogja dibenahi. Ruas-ruas jalan tertentu perlu dibangun jembatan penyeberangan khusus. (had/mg3)