Memasuki musim penghujan, bencana tanah longsor dan banjir menjadi perhatian DPRD Kulonprogo. Masyarakat diminta waspada, koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus diintensifkan. Semua harus sigap mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo, H Ponimin Budi Hartono SE mengungkapkan, perubahan cuaca kemarau ke penghujan (pancaroba) menuntut kewaspadaan tinggi, khususnya untuk wilayah Pegunungan Menoreh yang sangat rentan longsor.

“Kewaspadaan harus bersama. Masyarakat dan pemerintah harus bersinergi melakukan langkah prefentif, apalagi bagi mereka yang berada di daerah pegunungan,” ungkapnya, Selasa (27/11).

Menurut Ponimin, koordinasi harus intens dilakukan mulai tingkat bawah, dari dukuh, desa, kecamatan dan kabupatan. Masyarakat juga harus proaktif, jika ada tanda-tanda permasalahan kerusakan lingkungan, segera dilakukan tindakan, pidah atau mengungsi sementara.

“Pohon-pohon yang tinggi dan berada di dekat rumah, harus dipangkas. Jangan sampai terkena angin kencang, dan roboh menimpa rumah. Pemerintah juga harus gencar melakukan reboisasi, menyediakan bibit tanaman- tanaman keras dan produktif (buah-buahan),” ujarnya.

Dijelaskan, terkait kebencanaan, bencana di tahun 2017-2018 banyak bencana longsor, banjir, yang mengakibatkan infrastruktur jalan rusak dan putus. Upaya rekonstruksi daerah bencana mendapat alokasi senilai Rp 40 miliar dari total Rp 43 miliar yang diajukan.

“Masyarakat harus proaktif, ketika ada jalan yang rusak atau jebol atau longsor, segera sampaikan, agar segera direkonstruksi dengan dana yang ada,” tandasnya.

Dewan juga berharap agar jalan yang memiliki titik-titik rawan longsor diberi marka dan pengaman yang baik, agar warga, khususnya wisatawan yang tidak kenal medan di Kulonprogo, merasa aman.

Disinggung tentang bencana banjir di selatan, politisi PAN ini mengatakan, permasalahan banjir itu terkait erat dengan kondisi daerah hulu. Langkah peremajaan hutan dan pembuatan bendung atau embung, dinilai cukup signifikan untuk mengurangi atau mengantisipasi banjir di kawasan selatan.

“Balai Besar Wilasah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) juga telah melakukan normalisasi sejumalh sungai di selatan. Sejumlah embung akan dibangun, seperti Embung Batur di Kecamatan Pengasih, Pringtali di perbatasan Jatimulyo (Girimulyo)-Sidomulyo (Pengasih), juga Talunombo yang saat ini baru proses pembebasan lahan,” katanya.

Diharapkan, masyarakat di kawasan langganan banjir juga harus peka dengan tanda-tanda alam. Karena sudah rutin terjadi, langkah antisipasi bisa dilakukan.

“Syukur tidak terjadi lagi. Namun masyarakat juga harus peduli, minimal menjaga lingkungan, jangan buang sampah di sungai yang menyebabkan sedimentasi pemicu banjir,” harapnya.

Menurutnya, kemajuan teknologi saat ini dengan mudah menebang pohon harus diimbangi dengan reboisasi. Dinas Pertanian harus melakukan pembibitan, tanaman keras non produktif yang bisa bertahan lama. Perlu juga ada perda untuk mengendalikan bencana, misalnya di daerah tertentu bekerja sama menanam pohon di kelola bersama. “Jangan sampai hanya bisa menebang, tapi tidak bisa menanam,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo, Ariadi mengungkapkan, musim penghujan identik dengan banjir dan tanah longsor. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terlebih 10 kecamatan dari total 12 kecamatan di Kulonprogo yang masuk daerah rawan bencana.

“Berdasarkan hasil pemetaan ada 10 kecamatan yang masuk wilayah rawan bencana banjir dan longsor, bencana longsor kebanyakan di wiayah utara (Perbukitan Menoreh), dan bencana banjir di wilayah selatan (Dataran Rendah),” katanya.

Dari sepuluh kecamatan ini, enam kecamatan yakni Kecamatan Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, Kokap, Nanggulan dan sebagian Pengasih rawan longsor. Sementara ancaman banjir ada di empat kecamatan, yakni Kecamatan Lendah, Panjatan, Temon dan sebagian wilayah Kecamatan Wates.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kulonprogo, Heppy Eko Nugroho menambahkan, menurut perikiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada November 2018 di wilayah Kulonprogo intensitas hujan cukup tinggi.

“Beberapa minggu terakhir hujan juga sudah turun, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor dan banjir harus mewaspadai ini, amati dan cermati tanda alam, khususnya di lingkungan sekitar tempat tinggal,” ucapnya.(*/tom/jko/er/mg3)