JOGJA – Sebanyak 48 tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Jogja menjadi perhatian khusus Kepolisian. Di lokasi TPS tersebut rawan terjadi konflik politik maupun sosial. Karena sejarah konflik baik dinamika maupun selama penyelanggaran pemilu.

“Entah itu konflik sosial atau konflik yang terkait dalam isu politik. Seluruhnya sudah kami data dan petakan, daerah mana yang rawan konflik,” ujar Kapolresta Jogja Kombespol Armaini seusai apel pasukan Operasi Mantap Brata Progo 2018 di halaman parkir Stadiun Mandala Krida Selasa (27/11).

Di Kota Jogja sendiri total terdapat 1.371 TPS. Tapi hanya 41 TPS yang masuk kategori rawan 1 dan tujuh kategori rawan 2. Kategori untuk rawan 1 karena pernah terjadi konflik baik vertical maupun horizontal. Sedang tujuh TPS yang masuk dalam kategori rawan 2, diindikasikan potensi konflik masih kerap terjadi.

Untuk pengamanannya akan ditempatkan dua polisi untuk menjaga dua TPS dengan bantuan empat perlindungan masyarakat (Linmas) untuk kategori rawan 1. Sedang rawan 2, ditugaskan dua polisi untuk menjaga satu TPS dibantu dengan empat Linmas.

“Kami juga akan menguatkan peran intelejen juga untuk mengantisipasi secara dini. Jadi akarnya bisa diketahui dan diredam agar konflik tidak terjadi,” ujarnya.

Untuk potensi kerawanan yang mungkin muncul, perwira menengah tiga melati itu menyebut seperti protes dari elemen masyarakat karena ketidaksiapan petugas TPS. Adanya sabotase atau teror, serta politik uang. Selain hal tersebut ada pula kemungkinan kecurangan manipulasi jumlah suara, unjuk rasa, intimidasi kepada pemilih dan penolakan hasil penghitungan petugas.

Armaini memastikan ada komitmen tegas untuk sanksinya. Sanksi pidana akan diberikan jika ada tindakan kriminal. Baik itu kericuhan dalam lingkungan maupun proses pemilu berlangsung.

“Sanksi pidana merupakan konsekuensi dari tindakan penegakan hukum. Warga menjalankan pemilu dengan aman dan damai, personel kepolisian wajib netral dan jangan main mata dengan partai politik manapun,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jogja Hidayat Widodo mengatakan akan meminta seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Itu juga sebagai antisipasi supaya tidak ada keluhan dari peserta pemilu yang bisa menyebabkan konflik. (dwi/cr5/pra/zl/mg3)