MAGELANG – Tugas pengawasan daerah yang selama ini menjadi tanggung jawab Inspektorat, terkendala jabatan Inspektur yang berada satu tingkat di bawah Sekda. Seiring dilakukannya revisi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah oleh kementerian dalam negeri (Kemendagri) dalam rangka penguatan inspektorat, maka kelas jabatan atau beban kerja kepala inspektorat di pemerintah kabupaten/kota diwacanakan sejajar dengan jabatan sekretaris daerah (sekda).

“Penguatan inspektorat yang nantinya sejajar dengan jabatan Sekda ini diperkirakan akan bisa dilaksanakan awal tahun 2019. Tujuannya mengurangi adanya intervensi Sekda terkait laporan pengawasan yang dilakukan inspektorat kepada kepala daerah atau Mendagri. Rencana ini sudah disetujui oleh Mendagri, Menteri PAN-RB, Menkumham, Mensesneg, dan KPK pada 15 November lalu. Saat ini tinggal menunggu revisi PP Nomor 18 Tahun 2016 itu,” kata Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Sutejo Selasa (27/11).

Sutejo menyatakan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Inspektorat Jawa Tengah di Hotel Grand Artos Magelang, kemarin. Secara filosofi, kenaikan kelas jabatan inspektur daerah menjadi sejajar dengan Sekda ini sangat dibutuhkan untuk menjaga independensi dan obyektivitas inspektorat dalam melakukan pengawasan ke perangkat daerah termasuk sekda.

“Selain mensejajarkan inspektor dengan jabatan sekda, pada revisi PP itu juga ada penambahan satu unit kerja yang melakukan pemeriksaan investigatif,” tuturnya.

Dengan sejajarnya posisi inspektor dengan sekda, diharapkan bila ada temuan dalam pengawasan dapat langsung dilaporkan ke penegak hukum. Sebelumnya, bila ada temuan pengawasan harus lapor dulu ke sekda atau kepala daerah, yang dinilai sangat rawan intervensi.

“Kalau sudah sejajar, inspektorat bisa langsung melaporkannya ke penegak hukum, tanpa perlu merasa ewuh pekewuh atau diintervensi,” ujarnya.

Sutejo menyebutkan, sedikitnya ada enam titik menjadi fokus pengawasan yang dinilai rawan dilakukan tindak korupsi. Antara lain masalah perencanaan dan penganggaran, pajak retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial, dunia perizinan, dan perjalanan dinas.

“Selama ini masing-masing pemerintah daerah dalam mencegah adanya tindak korupsi, telah menggunakan teknologiinformasi. Seperti mengembangkan sistem penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan terpadu,” jelasnya.

Korupsi, dinilainya sudah mengakar di hampir semua bidang. Maka, upaya untuk memeranginya harus dilandasi keinginan dan komitmen yang kuat dari kepala daerah, legislatif, hingga pelaksana.

“Miris, tidak kurang dari 495 ASN di tanah air tersangkut korupsi. Korupsi di daerah sudah menjadi fenomena gunung es. Maka, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mencegah terjadinya korupsi,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gatot Darmasto mengutarakan, dulu korupsi banyak di pelaksanaan anggaran. Tapi, dalam perkembangan sekarang korupsi sudah dimulai dari perencanaan, bahkan kebijakan. Ia pun menyebut, predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bukan berarti daerah yang meraihnya bersih dari korupsi.

“WTP itu bukan jaminan daerah bersih dari korupsi. Maka, tugas inspektorat salah satunya yang perlu betul-betul mengawasi segala bentuk praktik korupsi,” tandas Gatot. (dem/laz/zl/mg3)