SLEMAN – Banyak hal baru dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Kotak dan bilik suara tak lagi pakai alumunium. Tapi berbahan kertas karton. Dengan lubang kotak di bagian depan yang ditempel semacam plastik bening. Sehingga memungkinkan isi kotak terlihat dari luar. Kertas karton yang diklaim kedap air berwarna putih. Penggunaan kertas karton merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 341 ayat (1) huruf a menyebutkan, kotak pemungutan suara harus transparan. Itulah yang menjadi rujukan Komisi Pemilihan Umum RI mengganti bahan kotak dan bilik suara.

“Itu logistik yang kami terima dari KPU RI,” ungkap Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan di sela sosialisasi tahapan logistik Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure, Jogjakarta Selasa (27/11).

(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

Meski ada ketentuan baru, Hamdan mengaku sebagian bilik suara alumunium masih digunakan.

Hamdan memastikan seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di DIJ telah menerima logistik pemilu. Total 11.780 TPS. Masing-masing TPS menerima empat kotak suara, dua tinta, dan perlengkapan lain.

Kotak suara baru berukuran 40 cm x 40 cm x 60 cm. Sedangkan lebar depan bilik suara 60 cm dan lebar samping 50 cm. Sedangkan ketebalan karton untuk kotak maupun bilik suara masing-masing 6 milimeter. “Kotak dan bilik suara bersifat sekali pakai. Kalau kondisinya masih bagus boleh dipakai untuk pemilihan RT dan sebagainya,” jelasnya.

Hamdan menyatakan telah melakukan simulasi kekuatan kotak suara beberapa waktu lalu. Dalam keadaan kosong kotak diduduki orang dewasa. Tidak rusak. Selanjutnya, kotak diisi potongan contoh surat suara, plano, dan formulir-formulir dengan berat total sekitar 12 kilogram. Kemudian empat kotak karton ditumpuk. Kotak paling bawah terbukti tidak rusak.

Dalam distribusi logistik, KPU meminta bantuan Bulog untuk teknik penyimpanan bilik dan kotak suara. Untuk disesuaikan dengan kondisi gudang. Termasuk tata cara penyemprotan bahan antirayap. Mengingat saat ini musim hujan, Hamdan mengimbau komisioner KPU di kabupaten/kota se-DIJ rutin memantau kondisi gudang logistik. Untuk memastikan kotak dan bilik suara aman dari rayap. Dan tidak terkena air hujan. “Harus sering-sering ditengok. Siapa tahu ada (genting gudang, Red) yang bocor,” ingatnya.

Soal keamanan kotak suara, Hamdan menyatakan, segala kemungkinan kerusakan bisa terjadi. Namun selama masih tersegel, Hamdan menjamin keamanannya. “Ini soal niat. Kalau niatnya merusak, dengan berbagai cara pasti bisa. Kalau perlakuannya normal, tidak ada niat buruk untuk merusak Insyaallah akan terjaga,” ungkapnya.

Dalam pengadaan logistik pemilu KPU DIJ hanya kebagian sampul surat suara. Pengadaannya dengan sistem e-katalog. Menurut Hamdan, pengadaan sampul surat suara dengan e-katalog mampu menghemat anggaran cukup signifikan. Dari alokasi anggaran Rp 4 miliar dari KPU RI, hanya terserap Rp 561 juta. “Sisanya untuk menambah keperluan lain atau dikembalikan ke kas negara,” ujarnya.

Sementara KPU kabupaten/kota kebagian jatah mengadakan logistik, seperti alat dan alas coblos, tanda pengenal petugas, dan beberapa perlengkapan kecil lainnya.

Sampul akan didstribusikan pada 2-3 Desember mendatang. Itu lantaran hingga Selasa (27/11)  pencetakannya belum selesai. Jumlah sampul surat suara disesuaikan kebutuhan tiap TPS.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan puas setelah melihat persiapan KPU DIJ. Cukup baik dan memadai. Dia optimistis pengadaan logistik pemilu di DIJ tidak mengalami kendala berarti. “Kami minta perlengkapan pemilu tak diletakkan di atas lantai. Tapi harus ada ruang kosong di bawahnya untuk menjaga sirkulasi udara. Ini akan mengurangi kelembaban,” imbaunya.

Pramono memastikan semua perlengkapan pemilu selesai tahun ini. Dilanjutkan proses pelibatan surat suara, penyortiran, dan pengepakan pada Februari 2019. Pengadaan logistik tambahan dijadwalkan pada awal 2019. Sebagai konsekuensi penambahan jumlah pemilih dan TPS. Di DIJ hanya ada tambahan empat TPS. Masing-masing dua TPS di Sleman dan Kota Jogja. (tif/yog/rg/mg3)