JOGJA – Leletnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyandang Disabilitas di DPRD Kota Jogja mengecewakan. Bahkan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (KHD) DIJ sampai harus membuat forum di luar Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Jogja.

Dalam forum konsultasi yang dibentuk KHD DIJ, dengan mengundang Ketua Pansus serta para pemangku kepentingan lainnya di kantor KHD DIJ Senin (26/11). Hasilnya diketahui isi Raperda tidak banyak berubah dari sebelumnya. Masih copy paste UU nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM DIJ Nova Asmirawati mengaku baru 30 September lalu diundang Pansus DPRD Kota Jogja. Saat itu pembahasan sudah mencapai bab 30. Hasilnya? “Yang membuat kami tercengang, kontennya 50 persen copy paste dari UU,” ujarnya.

Penilaian Nova sama dengan evaluasi Biro Hukum Setprov DIJ 2017 lalu. Biro Hukum Setprov DIJ saat itu menilai materi dalam Raperda Hak Penyandang Disabilitas Kota Jogja masih etrdapat beberapa pengulangan dari UU Penyandang Disabilitas. Itu menunjukan tidak ada progress dalam Pansus. Padahal Raperda Penyandang Disabilitas sudah masuk dalam Program Pembentukan Perda sejak 2013 lalu.

Nova menambahkan tantangan utama penyusunan Raperda adalah agar peraturan dapat relevan dalam jangka waktu yang panjang. “Kalau bisa seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sampai sekarang masih digunakan sekalipun disusun sejak jaman Belanda,” jelasnya.

Sementara itu Komisioner Komite Disabilitas DIJ Winarta juga mendesak Pansus DPRD Kota Jogja segera merampungkan pembahasan. Tapi Winarta berpesan isi dalam Perda harus mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di DIJ. Kabupaten semua sudah punya Perda Disabilitas. Masak kota malah belum?” tuturnya setengah bertanya.

Mantan Koordinator Forpi Kota Jogja itu menilai berkas yang sedang diproses pansus masih banyak yang belum sesuai harapan. Winarta mencontohkan mengenai unit layanan disabilitas yang dihapus. “Padahal itu penting untuk menyediakan layanan dan fasilitas bagi difabel,” jelasnya.

Isu lain yang mengemuka terkait ketenagakerjaan. Berkas yang diusulkan komite mengatur secara spesifik perusahaan swasta, BUMD, maupun pemerintah daerah menyerap tenaga kerja difabel. Untuk perusahaan swasta, diberlakukan penghargaan berupa keringanan pajak jika dapat menyerap tenaga kerja difabel. Sedangkan BUMD dan Pemda juga telah diatur secara spesifik berapa jumlah difabel yang harus ditampung. “Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan amanat undang-undang,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Pansus Raperda Penyandang Disabilitas, M Fauzan menegaskan komitmenya untuk mengesahkannya tahun ini. “Jika sudah disahkan, maka kami akan adakan uji publik,” katanya. (cr10/pra/zl/mg3)