HALAQOH berlangsung dua hari, Rabu-Kamis (21-22/11). Acara dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jend (Purn) Dr Wiranto. Saat membuka acara Wiranto mengatakan perdamaian harus tetap terjaga menjelang Pemilu serentak 2019.

BERKEMAJUAN: Prof Dr H Chairil Anwar saat menjadi pemateri pendidikan tinggi yang berkemajuan dalam era revolusi teknologi 4.0 di kampus Terpadu UMY.

”Untuk berkemajuan butuh persatuan. Nah persatuan ini saya kobarkan, saya tanamkan kembali kepada mahasiswa. Ayo ambil bagian dari itu,” tegas Wiranto di depan 1.200 peserta yang hadir.

Beberapa tema dibahas. Pada sesi pertama dibahas Pendidikan Tinggi yang Berkemajuan dalam Era Revolusi Tekhnologi. Sesi kedua mengusung tema Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah bagi Generasi Milenial, dan sesi ketiga Penegakan Hukum: Pemberantasan Kriminalitas, Terorisme, Korupsi, dan Narkoba.

RESMI DIBUKA: Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIJ Agung Supriyanto memukul gong menandai pembukaan Halaqoh Kebangsaan UMY
KENANG-KENANGAN: Ketua panitia Halaqoh Kebangsaan UMY Zuly Qodir menyerahkan kenang-kenangan kepada Menkopolhukan Wiranto.

Di hari kedua berlangsungnya kegiatan tersebut hadir juga pembicara lain seperti Abdul Munir Mulkhan, Guru Besar Emiritus Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juga hadir staf ahli sosial ekonomi Kapolri Gatot Eddy Pramono.

Dalam paparannya Gatot menekankan, keberagamaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Masyarakat juga harus sadar bahwa keberagaman tersebut bisa dijadikan penguat persatuan bangsa bukan sebagai potensi konflik.

”Kita harus pintar mengidentifikasi, keberagaman ini bisa menjadi potensi konflik. Namun bisa dihindari dengan menyamakan tujuannya untuk mempertahankan persatuan, angkat kesamaan itu maka toleransi akan terus bersemanyam pada diri kita,” paparnya.

Gatot juga menyampaikan faktor yang bisa memecahbelah bangsa dan faktor yang menguatkan bangsa. Salah satu faktornya adalah munculnya sejumlah masyarakat yang masuk kategori low class.

”Kalangan ini kemudian banyak dimanfaat oknum-oknum tertentu yang memicu pada perpecahan bangsa tadi,” imbuhnya.

Faktor lain menurut Gatot adalah kurang bijaknya masyarakat kita dalam bersosial media. Saat ini ada sekitar 177 juta masyarakat yang menggunakan gadget. Kemudian sebagian besar dari mereka tidak bisa menyaring berita atau informasi yang sifatnya hoaks maupun yang mengacu pada ujaran kebencian.

”Pemilu tahun 2014 tentu berbeda dengan pemilu sekarang. Bisa dibayangkan, besarnya potensi perpecahan menuju pilpres dan pileg tahun ini hanya melalui media sosial,” ungkapnya.

Gatot mengaku, pihaknya sendiri telah siap dalam menghadapi pemilu 2019 nanti. Peran Polri tidak hanya harus proaktif, namun juga responsif.

Sedang Abdul Munir Mulkhan memaparkan tentang Etika Berbangsa Muhammadiyah.

Menurut dia kemajemukan dalam agama Islam seperti NU atau Muhammadiyah, jangan dijadikan sebagai acuan perbedaan paham. Harus ada gerakan memanusiakan Islam dan ditransformasikan sebagai kesadaran berbasis praktik keagamaan fungsional bagi pemecahan persoalan kehidupan yang dihadapi umat.

”Untuk menyelesaikan persoalan, umat harus menghilangkan sekat-sekat perbedaan itu terlebih dahulu,” paparnya. (ita/pra/fj/mg3)