SLEMAN – Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) menemui babak baru. Delapan saksi telah diperiksa penyidik Polda DIJ. Direktur Ditreskrimum Polda DIJ Kombes Pol Hadi Utomo tak menyebut detail saksi-saksi yang diperiksa. Dia hanya menyatakan kedelapan saksi yang dimintai keterangan masih sebatas terperiksa.Termasuk si penyintas, sebut saja Agni dan HS, terduga pelaku. Juga civitas akademika UGM. Pemeriksaan terbatas pada kronologi kasus.

Hadi mengisyaratkan, tak menutup kemungkinan tahap penyelidikan bakal ditingkatkan ke penyidikan. Hanya, penyidik belum mendapatkan alat bukti yang cukup. Itulah yang menjadi alasan polisi terus mendorong penyintas membuat laporan resmi. Alasannya, agar pemeriksaan bisa berlangsung menyeluruh. Hadi menegaskan, penyidik tak ingin mengintervensi penyintas. Karena hal itu menyangkut privasi. Juga kesiapan penyintas membuat laporan dan mengikuti proses hukum.

Dalam penanganan kasus ini Polda DIJ berkolaborasi dengan Polda Maluku. Mengingat lokasi kejadian pelecehan seksual di Pulau Seram. Ketika penyintas dan pelaku menjalani program kuliah kerja nyata. Pada pertengahan 2017 lalu.Langkah taktis Polda DIJ menyusul adanya laporan dari pihak UGM. “Sejak itu (menerima laporan, Red) kami segera lakukan penyelidikan,” ujarnya Kamis (22/11).

Hadi menegaskan, sejauh ini jajarannya sebatas melakukan penyelidikan. Sementara ini penyidikan menjadi kewenangan Polda Maluku. Itu lantaran locus delicti kasus tersebut di wilayah hukum Polda Maluku.

Bergabungnya tim penyidik dari Polda Maluku mempermudah upaya pemeriksaan dan koordinasi. Kendati demikian, Polda DIJ belum akan menetapkan status korban maupun tersangka. “Masih pengumpulan bahan dan keterangan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, banyak pihak mendorong kasus tersebut segera diproses hukum. Ini dilandasi sikap UGM yang semula keukeuh ingin menyelesaikan persoalan secara internal.

Wakil Ketua Umum II Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Susilo Lestari menilai kasus yang dialami Agni tak sebatas pelecehan seksual. Tapi sudah menjurus pada perkosaan. Dia menegaskan, perkosaan bukan delik aduan. Dengan begitu, kepolisian dapat menanganinya. Sekalipun tanpa ada laporan dari penyintas. “Laporan bisa dari siapa saja,” katanya belum lama ini.

Kadiv Humas Jogja Police Watch Baharuddin Kamba menyampaikan hal senada. Menurutnya, informasi yang disampaikan penyintas saat pemeriksaan bisa dijadikan bahan laporan. Bahan laporan itu bisa menjadi dasar polisi untuk bertindak. Bahar tak menampik sulitnya penyidik menangani perkara ini tanpa keterangan penyintas. Namun, dia mendorong aparat segera memprosesnya. Dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku. Sekaligus meminimalisasi kemungkinan terulangnya kasus serupa di lingkungan kampus.

”Kalau korban dan saksi nggak mau melapor ya nggak bisa jadi efek jera bagi pelaku atau orang-orang yang punya niat (pelecehan seksual, Red),” ingatnya.

Sementara itu, Kabid Humas dan Protokol UGM Iva Ariani mengungkapkan, sejak awal kasus ini diketahui sudah ada rencana dibawa ke ranah hukum. Namun, di tengah investigasi internal muncul keinginan penyintas agar kasusnya tak dibawa ke ranah hukum. Hal itulah yang membuat UGM tak segera melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.

Dikatakan, UGM sebagai lembaga pendidikan lebih memprioritaskan kondisi mental korban dan pelaku.

”Kami lebih konsen ke bagaimana kedua anak kami ini bisa terselamatkan,” tegasnya.

Rektor UGM Panut Mulyono juga menyatakan, dibawanya kasus tersebut ke ranah hukum harus didasari kesadaran semua pihak. Penyelesaian perkara juga harus memenuhi unsur keadilan bagi keduanya. (dwi/yog/rg/mg3)