PUWOREJO- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Din PMPTSP) Pemerintah Kabupaten Purworejo mempertemukan pelaku usaha lokal dengan investor di Hotel Plaza Purworejo, Kamis (22/11). Kegiatan ini untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha serta memromosikan potesi dan peluang investasi.

Kepala DinPMPTSP Widyo Prayitno mengungkapkan dari kegiatan itu diharapkan bisa memfasilitasi para pelaku usaha yang akan menanamkan modalnya di Purworejo serta lebih mengenalkan Purworejo sebagai daerah yang pro investasi. “Ini menjadi pintu awal untuk beberapa kegiatan lainnya di Purworejo sehingga arus investasi ke Purworejo akan semakin meningkat,” ujar Widyo Prayitno.

Kegiatan temu investor itu sendiri dibuka langsung oleh Wakil Bupati Yuli Hastuti serta beberapa unsur dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah serta menghadirkan beberapa UMKM unggulan Purworejo. Selain itu juga dilakukan penandatanganan kepeminatan (LOI) calon investor dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

“Kami terus melakukan pembenahan di berbagai lini sehingga proses perizinan berusaha semakin mudah,’’ jelasnya. Disampaikan pula tentang kebijakan terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS (online single submission).

Hingga saat ini sudah menerbitkan 93 jenis perizinan dan non perizinan. Selain itu sampai dengan sekarang yang sudah bisa dilaksanakan secara online melalui Aplikasi SIIDA berjumlah 93 terdiri dari 42 melalui OSS dan 51 melalui SI IDA. Selain itu juga telah dilaksanakan TIKORTRACK. Yakni titik koordinat dan system tracking yang merupakan aplikasi dalam menentukan titik koordinat lokasi bagi pemohon izin. Sedangkan sistem tracking akan memudahkan pemohon dalam memantau proses pelayanan yang sedang berjalan. “Juga untuk menentukan lokasi peta potensi di Kabupaten Purworejo,” tambahnya.

Widyo menyampaikan, ada penandatanganan kerjasama investasi dengan dua pihak dari luar kota dengan pemkab. Keduanya adalah PT Mitra Internusa Jayadipa dari Jogjakarta yang akan berinvestasi senilai Rp 5 miliar di bidang tourism and hospitality. Selain itu ada Korea Trading and Investment Indonesia (KORTINDO) dari Jakarta yang berinvestasi di bidang perbengkelan dan pabrikasi spare part kendaraan bermotor.

Wakil Bupati Yuli Hastuti mengatakan, temu investor menjadi komunikasi bagi emerintah dan para pelaku usaha untuk menfasilitasi apabila terdapat kendala atau hambatan. Para pelaku usaha yang sudah mempunyai izin sebelum terbitnya aturan tentang OSS maka harus mendaftar ulang lagi lewat OSS sehingga akan mendapatkan NIB (Nomor Izin Brusaha).

Sedangan bagi pelaku usaha baru (calon investor) bisa langsung membuat NIB, dan bagi yang sudah mendapatkan NIB, maka mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online ke BKPM.”Datanya akan dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan realisasi nilai investasi,” kata Yuli.

Yuli menambahkan dengan penerapan itu akan memangkas banyak mata rantai birokrasi dan akan menjadkan seluruh perizinan dari pusat hingga ke daerah menjadi sebuah kesatuan. Hal ini merupakan reformasi. Yakni dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu dan terintegrasi, sehingga tidak perlu melewati rantai birokrasi. (udi/din)