PURWOREJO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo mendistribusikan alat peraga kampanye bagi tim kampanye paslon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Setiap paslon dan parpol masing-masing mendapatkan 10 baliho dan 15 spanduk. “Khusus untuk DPD hanya ada 10 spanduk,” kata anggota KPU Purworejo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Akmaliyah usai membagikan alat peraga kampanye di Gudang KPU Purworejo di SMK Yepeka Purworejo, Kamis (22/11).

Dikatakannya, seluruh tim kampanye capres, maupun partai politik dan anggota DPD RI harus memasang alat peraga itu sesuai tempat yang telah ditentukan. Penentuan lokasi pemasangan sendiri merupakan hasil rapat koordinasi antara beberapa pihak. “Semua lokasi pemasangan sudah disepakati dimana mereka harus mematuhi aturan yang ada,” imbuh Akmaliyah.

Akmal menambahkan jika alat peraga kampanye yang dicetak oleh KPU tersebut berdasarkan desain yang diajukan sesuai dengan Keputusan KPU RI No 1096. Dalam baliho dan spanduk capres terdapat gambar capres, sementara untuk parpol dituangkan dalam lambang dan nomor parpol serta tokoh yang dicitrakan parpol. “Jadi desainnya memang berasal dari tim kampanye maupun parpol yang bersangkutan,” tambahnya.

Pantauan koran ini, penyerahan alat peraga kampanye ini diikuti seluruh parpol peserta pemilu serta tim kampanye dari calon presiden dan wakil presiden. Sementara untuk anggota DPD, dari 22 calon anggota DPD hanya ada beberapa penghubung yang hadir.

Saat dikonfirmasikan ke Akmaliyah disampaikan jika alat peraga kampanye yang belum diambil masih ada di gudang KPU Purworejo. Belum ditentukan batas waktu akhir pengambilan hanya saja nantinya jika tidak diambil akan diserahkan kepada penghubung DPD di tingkat Jawa Tengah.

Anggota Bawaslu Purworejo Anik Ratnawati meminta agar tim kampanye dan parpol memasang spanduk dan baliho sesuai ketentuan yang ada. Jika nantinya pemasangan tidak sesuai, secara otomatis akan direkomendasi Bawaslu untuk diturunkan. “Pelanggaran akan direkomendasi ke KPU dulu, dan nantinya kan juga dari Panwascam akan ditembuskan ke PPK yang diteruskan ke pemasang,” kata Anik.

Dan sesuai waktu yang ditetapkan tidak ada tindakan dari pemasang, maka Bawaslu bersama Satpol PP dan Damkar akan melakukan penertiban. (udi/din/er/mg3)