GUNUNGKIDUL – Bantuan keuangan khusus (BKK) di Gunungkidul bakal digelontorkan di penghujung tahun ini. Kalangan DPRD Gunungkidul mempersoalkan rencana pengucuran bantuan yang disalurkan kepada pemerintah desa (pemdes) itu. Sebab, pemdes penerima BKK diduga mengintervensi penggunaannya.

”Padahal, sebenarnya anggaran itu ditujukan ke LPMP (lembaga pemberdayaan masyarakat pedukuhan),” jelas Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Gunungkidul Purwanto Rabu (21/11).

Menurutnya, besaran BKK Rp 10 juta per pedukuhan tidak muncul tiba-tiba. Melainkan berdasar aspirasi masyarakat. Berdasar pencermatannya, sebagian ada yang membutuhkan pengeboran sumur. Ada pula yang untuk kebutuhan listrik. Karena itu, BKK seharusnya digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

”Masyarakat seharusnya diberikan keleluasaan dalam penggunaannya,” jelas pria yang juga ketua Komisi C DPRD Gunungkidul ini.

Purwanto mewanti-wanti pemdes tidak sembarangan menggunakan BKK. Apalagi, tidak sedikit warga mengetahui sejarah pengajuannya. Khawatirnya, bakal muncul gejolak bila pemdes menggunakan untuk program lain.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunungkidul Sujoko memilih irit bicara ketika dikonfirmasi mengenai BKK.

”Saat ini masih proses verifikasi dengan tim yang ada, termasuk bappeda. Belum turun anggarannya. Batas pencairan terakhir kan Sabtu (15/12),” kata Sujoko.

Disebutkan, ada 88 pedukuhan yang mendapatkan BKK. Sujoko tak menampik anggaran BKK karena ada usulan dari pedukuhan.
”Untuk penggunaan dana tersebut kami sudah ada juknisnya (petunjuk teknis). Untuk pihak desa atau kepala desa, saya rasa juga tidak akan mengubah-ubah itu,” ujarnya. (gun/zam/by/mg3)