KULONPROGO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo mengendus praktik money polirics (politik uang) dilakukan calon legislatif (Caleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) DIJ di Panjatan. Namun, belum diproses karena bukti kurang.

“Dugaan itu dilakukan dalam silaturahmi Majelis Dhuha Kulonprogo (MDKP) di Masjid Nurul Hadi, Panjatan Selasa (27/10),” kata Koordinator Divisi Hukum Sengketa dan Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kulonprogo, Panggih Widodo Rabu (21/11).

Dugaan pelanggaran dilakukan caleg DPR RI Dapil DIJ dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bawaslu menduga yang bersangkutan melanggar Pasal 521 juncto Pasal 280 Ayat 1 Huruf J UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

“Anggota kami (Panwascam Panjatan) menunjukkan bukti rekaman yang bersangkutan menyampaikan visi misi. Kami bawa kasus itu ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kulonprogo,” kata Panggih.

Setelah dievaluasi di sana, kepolisian menyatakan dugaan politik uang ini belum cukup bukti dan dinaikkan menjadi penyidikan. “Polisi menilai belum cukup membuktikan caleg tersebut melakukan pelangaran. Peserta kegiatan bukan simpatisan partai, namun jamaah pengajian,” kata Panggih.

Kejaksaan Negeri Kulonprogo menyampaikan proses penyidikan belum bisa dilakukan. Hasil rapat evaluasi di Sentra Gakkumdu mengeluarkan rekomendasi agar penanganan dihentikan.

Kasat Reskrim Polres Kulonprogo, AKP Ngadi menilai, pihaknya masih perlu mengumpulkan alat bukti lainnya. “Kita masih berkoordinasi dengan Bawaslu di Sentra Gakkumdu. Selama belum cukup bukti, kasus ini belum bisa dinaikkan ke penyidikan,” kata Ngadi. (tom/iwa/fj/mg3)