MUNGKID- Bawaslu Kabupaten Magelang memenuhi janjinya. Mereka menertibkan alat peraga kampannye (APK) dan bahan kampanye (BK) yang melanggar aturan. Kegiatan tersebut serentak dilakukan di 19 kecamatan, Rabu (21/11). Dua kecamatan lainnya, yakni Secang dan Mertoyudan, menyusul pada hari ini. “Hasilnya, 466 APK dan BK kami tertibkan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh.

Rinciannya, terdiri dari 26 baliho, 18 spanduk, 17 stiker, 387 banner, dan 18 branding mobil angkutan umum. Untuk branding angkutan umum, 16 buah ada angkot di Kecamatan Tegalrejo, satu angkot di Candimulyo dan satu bus jurusan Magelang-Purworejo. Kegiatan tersebut untuk mencegah pelanggaran pemilu yang lebih banyak. “Yang kami tertibkan hanya APK yang melanggar ketentuan. Kami sempat mengejar bus jurusan Magelang-Temanggung yang dibranding salah satu capres, namun lolos,” tuturnya.

Berkaca dari kasus tersebut, Bawaslu kemudian menggandeng paguyuban angkutan dan petugas terminal agar membersihkan sendiri bus dan angkutan yang dibranding capres ataupun caleg. Penertiban APK ini dilakukan oleh tim gabungan, yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Magelang, Polres Magelang, Satpol PP dan jajaran Panwascam serta Panwasdesa se-Kabupaten Magelang. “Tidak semua APK ditertibkan oleh tim gabungan. Karena banyak caleg dan partai politik sudah lebih dulu memindahkan APK dan BK yang melanggar ketentuan pemasangan,” ujarnya.

Komisioner Bawaslu Aini Sumarni Chabibah menjelaskan dasar penertiban APK adalah Pasal 280 ayat 1 huruf h UU 7 /2017 tentang Pemilu yang berisi larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Dikatakan pemasangan APK harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan.

Penertiban APK juga berdasarkan ketentuan PKPU 33 /2018 tentang perubahan kedua atas PKPU 23 /2018 serta Peraturan Bupati (Perbup) Magelang Nomor 22/ 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame pasal 18 dan pasal 20.

Pemasangan APK di lahan milik pribadi diperbolehkan sepanjang mendapatkan izin dari pemilik. Branding mobil diperbolehkan namun hanya di mobil pribadi atau partai bukan angkutan umum.”Branding mobil juga hanya logo partai karena peserta pemilu adalah partai bukan caleg,” jelasnya. (dem/din/by/mg3)