JOGJA- DPRD DIJ memilih bersikap pasif menanggapi munculnya kemungkinan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mengangkat dan menetapkan sultan perempuan. Sebab, pengangkatan seorang sultan merupakan urusan internal kasultanan.

“Kalaupun pengangkatan sultan perempuan benar-benar terjadi, dewan tidak dapat menolaknya,” ungkap Anggota Komisi A DPRD DIJ Slamet Selasa (20/11).

Slamet mengatakan, sesuai amanat UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ, sultan yang bertakhta di kasultanan otomatis menjadi gubernur.

Setelah pengangkatan sultan tersebut, kasultanan memberitahukan ke dewan. Untuk pengisian jabatan gubernur. Berkas dari kasultanan dikirimkan Penghageng Kawedanan Panitrapura kepada DPRD DIJ. “Berkas yang dikirimkan menyebutkan sultan yang bertakhta perempuan dan itu memenuhi paugeran di keraton. Dewan juga tidak bisa apa-apa. Berkas akan diterima,” jelasnya.

Sikap dewan itu juga dipengaruhi oleh munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Agustus 2017 silam. MK membatalkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf m tentang persyaratan calon gubernur. Semula calon gubernur harus menyertakan biodata saudara kandung, istri, dan anak. Namun kata “istri” dibatalkan MK. Akibatnya ketentuan persyaratan itu berubah. Calon gubernur yang juga sultan yang bertakhta tidak harus laki-laki.

Dengan adanya putusan itu, sambung Slamet, ketentuan persyaratan calon gubernur berubah. “Syaratnya menjadi calon istri atau suami. Berarti calonnya (gubernur, Red) bisa perempuan,” jelasnya.

Slamet yang pernah menjabat ketua Pansus Raperdais Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ pada 2015 mengungkapkan kesiapannya mengubah perdais tentang suksesi itu.

“Perubahan itu diperlukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK,” tegas politikus asal Katongan, Nglipar, Gunungkidul.

Aturan suksesi tertuang di Perdais No. 1 Tahun 2015. Dalam perdais itu lebih banyak mengadopsi UUK. Tidak banyak tambahan pasal atau ayat. Saat awal dibahas, kasultanan mengusulkan sejumlah hal yang sifatnya detail. Misalnya, sultan yang bertakhta harus diangkat dalam prosesi acara di Bangsal Sitihinggil. Sultan juga harus memegang keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek. Namun semua usulan itu tidak berhasil direalisasikan. “Semua di-drop,” cerita Slamet. Secara jujur, kader Partai Golkar itu heran dengan sikap kasultanan. Sebab, saat usulan itu di-drop tidak ada reaksi dari tim kasultanan yang kala itu dipimpin Brigjen TNI (purn) Noeryanto atau sekarang bergelar KPH Yudhahadiningrat. “Wakil ketua pansus juga dijabat KPH Purbodiningrat (menantu sultan), “ katanya.

Slamet menambahkan, tampilnya sultan perempuan sangat mungkin terjadi. Pasal 43 memberikan amanat gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta bertugas melakukan penyesuaian dan penyempurnaan aturan di lingkungan kasultanan. Selanjutnya, penyesuaian dan penyempurnaan aturan itu diumumkan ke masyarakat. “Paugeran itu juga menyangkut sultan yang bertakhta,” ucapnya.

Terpisah, praktisi hukum Andi Irmanputra Sidin menyatakan, paugeran adalah aturan baku di keraton. Sifatnya bisa tertulis dan tidak tertulis. Tertulis jika ditandatangani sultan yang bertakhta. “Kalau tidak tertulis disampaikan di depan pisowanan agung di keraton,” katanya. Masalah paugeran suksesi sudah disinggung di Sabdatama 6 Maret 2015.

Kala itu Sultan Hamengku Buwono X belum mengubah namanya menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10.

Isi Sabdatama di antaranya calon yang akan bertakhta sebagai sultan, apakah laki-laki atau perempuan sudah ditentukan. Untuk mengubah UUK harus dibicarakan dengan sultan. (kus/yog/rg/mg3)