Eksistensi usaha mikro kecil (UKM) di Kabupaten Bantul terus berkembang. Bahkan, belakangan menjadi salah satu roda penggerak perekonomian. Itu ditandai dengan besarnya nilai kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan kepada para pelaku UMK dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018, contohnya, mencapai Rp 661 juta.

Nah, Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Bantul punya andil penting dalam kemajuan industri rumahan itu. Sebab, mayoritas pelaku UKM yang mendapatkan kucuran pinjaman lunak itu adalah mereka yang telah terunggah di sistem informasi kredit program (SIKP).

Ya, bagian administrasi perekonomian dalam dua tahun terakhir intens mengunggah seluruh data UKM ke SIKP. Agar pelaku UKM segera mendapatkan KUR.

”Ketika data UKM sudah ter-upload, perbankan bakal melihat, lalu menganalisa apakah pelaku UKM itu sudah layak mendapatkan KUR atau belum,” jelas Kasubbag Perekonomian Rakyat Bagian Administrasi Perekonomian Setda Bantul Esti Sari Wulan di kantornya beberapa waktu lalu.

Esti menyebut total UKM yang telah diunggah melalui sistem milik Kementerian Perekonomian itu sangat banyak. Per pertengahan November mencapai 9.000. Teknisnya, yang mengunggah adalah pendamping izin usaha mikro kecil (IUMK) di kecamatan. Yang menarik, pendamping tidak sembarang mengunggah. Pendamping hanya mengunggah data UMK yang telah mengantongi IUMK. Atau memiliki legalitas. Dengan begitu, data UMK di SIKP adalah calon debitur yang sangat potensial. Ini berbeda dengan yang diterapkan di kabupaten/kota lain di DIY. Di mana kabupaten/kota lain mengunggah seluruh data UMK. Baik yang sudah mengantongi perizinan atau belum.

Dari itu pula, nominal KUR yang dikucurkan kepada pelaku UMK di Bumi Projotamansari selama dua tahun terakhir selalu tertinggi di DIY. Mencapai 37,5 persen dari total KUR yang disalurkan di DIJ. Pada 2017, misalnya, sebesar Rp 442 juta. Lalu, pada 201 Rp 661 juta.

”Dengan NPL (non performance loan) atau tunggakan nol persen,” ucapnya.

Dengan catatan itu pula, Esti menuturkan, Pemkab Bantul pada 2017 mendapat penghargaan dari Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DIY.

”Sebagai pemda teraktif meng-upload calon debiter ke SIKP,” ujarnya.

Kendati UKM yang terunggah mencapai ribuan, Esti menegaskan, pendamping IUMK tidak akan berhenti mengupload data terbaru. Bagian administrasi perekonomian menargetkan data UKM yang diunggah mencapai 12 hingga 13 ribuan. Harapannya, pelaku UKM yang mendapatkan pinjaman modal dari KUR semakin banyak. Mengingat, bunga KUR saat ini sangat ringan. Hanya 7 persen per tahun.

”Karena SIKP dipakai sebagai database untuk penyaluran KUR,” katanya.

(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

Intens Koordinasi dengan OPD
Banyaknya data yang terunggah di SIKP tidak muncul tiba-tiba. Menurut Esti, bagian administrasi perekonomian pernah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pendamping IUMK.

”Agar pendamping IUMK di 17 kecamatan dapat mengunggah data sebanyak-banyaknya,” ungkapnya.

Bagian administrasi perekonomian, lanjut Esti, juga membentuk tim khusus. Tugasnya, melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

Agar penyaluran KUR tepat sasaran, bagian administrasi perekonomian juga berkoordinasi dengan beberapa OPD. Khususnya OPD yang memiliki kelompok usaha binaan. Seperti dinas pertanian pangan kelautan dan perikanan dan dinas perdagangan.

”Karena (UKM) yang belum memiliki izin tidak akan kami upload (ke SIKP),” tegasnya.

Karena itu, Esti  mendorong agar pelaku UKM yang belum mengantongi legalitas segera mengurusnya. Toh proses pengajuan IUMK di Kabupaten Bantul sangat mudah. pemohon cukup mengajukan permohonan di kecamatan. (**/zam/by/mg3)