JOGJA- Munculnya tafsir baru bahwa gelar khalifullah pada diri Sultan Hamengku Buwono tidak identik untuk laki-laki telah mengusik perhatian banyak pihak. Demikian pula terkait tafsir Sultan Hamengku Buwono merupakan nomenklatur jabatan.

Polemik itu tak hanya menjadi perhatian masyarakat di Jogja. Tapi juga memantik atensi khusus Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Dr Djohemansyah Djohan MA.

“Sultan Hamengku Buwono itu nama gelar. Bukan nomenklatur jabatan. Khalifatullah itu gelar untuk laki-laki,” tegas Djohermansyah Jumat (17/11).

Djohermansyah tahu betul dengan substansi keistimewaan DIJ. Dia ikut terlibat merancang pembentukan UUK DIJ. Maklum, saat UUK dibahas, dia menjabat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekaligus ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah RUUK DIJ.

Menyikapi polemik itu, dia meminta semua pihak membaca UUK DIJ secara utuh. Tidak sepenggal-sepenggal. Apalagi membuat tafsir yang muncul belakangan, jauh setelah UUK disahkan.

“Orang Minang bilang, kata yang datang belakangan adalah kata bercari. Atau kata yang sengaja dicari,” jelasnya menyindir pandangan praktisi hukum Andi Irmanputra Sidin.

Seperti diberitakan, Irman membuat tafsir baru setelah upaya hukumnya menggugat pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIJ dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tafsir itu disampaikan Irman ketika menjadi narasumber Pelatihan Internalisasi Keistimewaan DIJ di Hotel Inna Garuda pada Kamis (16/11). Irman menyebut gelar khalifatullah tidak identik sebutan untuk laki-laki. Pelatihan diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DIJ.

Menurut Irman, berdasarkan pengertiannya, khalifatullah berarti wakil Tuhan di muka bumi. Semua yang ada di dunia ini wakil Tuhan. “Jadi tidak hanya laki-laki. Perempuan pun juga wakil Tuhan,” katanya mengutip fakta persidangan di MK.

Menanggapi itu, Djohermansyah mengingatkan kembali perumusan pasal 1 angka 4 UUK. Bunyinya, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun. Dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah. Selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

“Dari gelar itu jelas sekali bahwa sultan maskulin, bukan feminim. Sultan adalah Sayidin Panatagama Khalifatullah. Menafsirkannya jangan berhenti pada kata khalifatullah. Mulailah dari Sayidin Panatagama. Sayidin itu merujuk pada laki-laki dan bukan perempuan,” tegas pria kelahiran Padang, Sumatera Barat 21 Desember 1954 ini.

Diingatkan, pembuat UUK sangat memerhatikan usulan dari Jogja yang jelas sekali berasumsi Sultan Hamengku Buwono adalah laki-laki. Karena itu, saat menyusun persyaratan calon gubernur melampirkan daftar riwayat hidup istri tidak ada masalah. Kala itu tidak ada protes atau keberatan dari pihak mana pun. Termasuk kasultanan. Sesuai fakta sejarah, sejak Hamengku Buwono I bertakhta 1755 hingga Hamengku Buwono X dinobatkan 7 Maret 1989 semua sultan adalah laki-laki.

“Maka kemudian Kasultanan diakui sebagai warisan budaya bangsa turun-temurun. Ini bersifat pakem. Dipimpin Sultan Hamengku Buwono dan bukan Sultan Hamengku Bawono,” tegasnya.

Untuk menafsirkan setiap pasal dalam UUK, Djohermansyah mengimbau semua pihak membaca ulang risalah penyusunan UUK. Risalah itu telah dibukukan dengan judul Himpunan Risalah Proses Penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Risalah itu diterbitkan Ditjen Otda Kemendagri 2013. “Saran saya, kalau membuat tafsir hendaknya disesuaikan dengan asal usul dan suasana kebatinan pembuatan UUK. Sehingga asbabun nuzul atau latar belakangnya paham,” katanya.

Terkait putusan MK, Djohermansyah berpendapat ada kendala melaksanakannya. Ini karena masih ada pasal 1 angka (4). Sepanjang ketentuan itu belum direvisi, maka putusan MK belum dapat dijalankan. Ketentuan itu merupakan satu kesatuan utuh dengan pasal dan ayat lain di UUK. Termasuk pasal 18 ayat (1) huruf m.

Terpisah, Anggota DPRD DIJ Suharwanta menilai referensi yang dirujuk Irman terkait raja Mataram berganti nama tidak lengkap. Khususnya menyangkut sejarah Sultan Agung Hanyokrokusumo.

Menurut dia, Sultan Agung tidak pernah berganti nama. Namun raja terbesar Dinasti Mataram itu tercatat berganti gelar jabatan yang disandangnya. Mula-mula saat naik tahkta 1613, dia memakai gelar Panembahan Agung Hanyokrokusumo.

Sebelas tahun kemudian pada 1624 gelar Panembahan ditanggalkan. Peristiwa terjadi usai Mataram menaklukan Kasunanan Giri Kedaton di Jawa Timur. “Sejak itu gelar yang dipakai Susuhunan Agung Hanyokrokusumo. Disingkat Sunan Agung Hanyokrokusumo,” jelas mantan wakil ketua Pansus Raperdais Pertanahan ini.

Setelah 1640-an menggunakan gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setahun kemudian mendapatkan gelar bernuansa Arab. Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram.

“Jadi belum pernah ada raja Mataram berganti nama saat masih aktif menjabat atau bertakhta,” terang anggota dewan yang juga pengamat sejarah Mataram ini. (kus/yog/rg/mg3)