JOGJA-Peemerintah Kota (Pemkot) Jogja sedang melakukan finalisasi pendataan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Menurut data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jogja, ada 17.253 kepala keluarga (KK) terdiri dari 55.094 jiwa yang akan menjadi sasaran penerima jaminan tersebut. Data ini diambil dari daftar keluarga miskin pada 2017.

Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial Dinsos Kota Jogja Supriyanto mengungkapkan untuk penerima KSPJPS akan dilihat dari tujuh aspek. Parameter tersebut di antaranya pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan kondisi sosial.

Supriyanto menuturkan KSPJS akan menyasar pada keluarga yang memiliki luas rumah kurang dari 8 meter atau yang memiliki pendapatan rata-rata kurang dari Rp 423.815 sesuai pendataan dari Badan Pusat Statisik (BPS). “Untuk pendataan penerima sudah dilakukan dua kali, yakni Mei dan September lalu,’’ jelasnya Jumat (16/11).

Penerima KSPJS akan ditentukan bobot penilaian dari seluruh aspek tersebut. Nantinya dari tujuh aspek tersebut akan dikolaborasikan dan diberikan bobot. Sehingga akan dihasilkan dataa. Pola tersebut yang nantinya menentukan penerima KSPJS.

Supriyanto juga menjelaskan akan dilakukan uji publik. Tujuannya untuk memastikan bahwa KSPJS bisa tepat sasaran. Data dari uji publik ini akan dibandingkan dengan data 17.253 KK miskin dari data tahun sebelumnya. Uji publik ini akan melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT atau RW. Data yang dimiliki Dinsos nantinya akan dipaparkan pada para pengurus kampung untuk mematiskan apakah KK tersebut memang berhak atau tidak untuk mendapat KSPJS. “Kalau RT/RW kan mengerti kondisi lapangan yang sebenarnya. Misal nanti ada perubahan akan kami beri tanda. Jadi dengan uji publik ini KSPJS bisa diterima orang yang berhak,” jelasnya.

Untuk program ini sendiri direncanakan akan selesai pada akhir tahun. Untuk saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen. Setelah pendataan pada September Saat ini sedang dalam entry data dan akan dilakukan uji publik. Sehingga pada akhir tahun bisa dilegalformalkan oleh wali kota.

Sedangkan untuk wujud pemberian bantuan jaminan sosialnya ini tergantung dari keputusan setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Wujudnya bisa berupa program-program untuk mengentaskan kemiskinan. “Kami hanya memberikan data. Untuk program apa yang akan diberikan, tergantung OPD. Bisa dari dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas lainnya,” jelasnya.

Selain program KSPJS, Dinsos juga memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas tidak mampu dan telantar Rp 300.000 setiap bulan. Bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah yaitu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas.

Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Jogja Ch Tri Maryatun menjelaskan ada 110 penyandang disabilitas menjadi penerima bantuan ini. Bantuan ini diharapkan juga bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Seumpama belum punya baju ya dibelikan baju. Kalau rumahnya rusak ya dibuat untuk memperbaiki rumah. Yang terpenting untuk kepentingan penyandang disabilitas,” ujarnya. (cr5/din/zl/mg3)