Keterangan foto:
HARUS BEKERJA KERAS: Gubernur DIY Hamengku Buwono X memberikan pengarahan kepada peserta Pelatihan Internalisasi Keistimewaan DIY Tahun 2018. Pelatihan diikuti para pejabat eselon II di Hotel Inna Garuda Kamis (15/11).

Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) DIY menggelar Pelatihan Internalisasi Keistimewaan DIY Tahun 2018. Pelatihan diikuti seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemda DIY. Mereka adalah para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) seperti kepala dinas, badan, direktur dan kepala biro. Ada juga inspektur dan sekretaris DPRD DIY.

Pelatihan dibuka Gubernur DIY Hamengku Buwono X di Hotel Inna Garuda Kamis (15/11). Dijadwalkan pelatihan berlangsung tiga hari hingga Sabtu (17/11) besok.

Kepala Badan Diklat DIY Kuncoro Cahyo Aji menjelaskan, tujuan diadakanya pelatihan bagi pejabat eselon II tersebut. “Agar lebih memahami nilai-nilai keistimewaan DIY,” ujar Kuncoro saat menyampaikan laporan.

Setelah hari pertama mendapatkan pembekalan dari gubernur, peserta pelatihan akan mengunjungi Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kunjungan berlangsung pada hari kedua atau hari ini Jumat (16/11). “Hari ketiga peserta akan kembali ke kelas lagi di Hotel Inna Garuda ini,” terang Kuncoro. Selama tiga hari, proses pelatihan berisi metode dialog, ceramah, dan praktik.

Gubernur dalam pengarahan mengatakan banyak prestasi telah dicapai DIY. Namun demikian, HB X tidak lantas bangga. Sebaliknya, prestasi itu menjadi tantangan untuk maju ke depan. Dicontohkan hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan laporan Pemda DIY dengan kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut-turut sejak 2010.

“WTP itu bukan tujuan atau akhir. Tapi awal bagaimana kita harus melakukan perubahan dan bekerja keras. Kita harus mengerti kepentingan publik dan harus aspiratif,” pinta HB X.

Dalam membuat program dan kegiatan, HB X berpesan agar para kepala OPD tidak berorientasi sekadar merealisasikan anggaran. Mereka harus paham dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Terutama dalam membangun kawasan selatan DIY. “Jangan lagi membuat program yang ecek-ecek . Kalau programnya membutuhkan dana besar dan harus multi years tidak ada masalah. Silakan sering berdialog dan bertanya dengan Saya. Bertanya itu tidak berarti bodoh,” ingat raja Keraton Yogyakarta ini.

HB X menekankan kepada pejabat eselon II agar melibatkan masyarakat di setiap perencanaan program dan kegiatan. Ini bertujuan memberikan ruang dan partisipasi publik. Dengan demikian, tidak lagi menjadi objek tapi subjek sebagai upaya sinergi antara birokrat dengan masyarakat. Program dan kegiatan yang dirancang harus sesuai kebutuhan sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang.

“Nantinya, rakyat betul-betul berterima kasih karena program yang dibuat menyangkut hajat mereka,” lanjut gubernur.

Ke depan, pejabat OPD Pemda DIY dituntut berkolaborasi dengan pihak ketiga. Baik investor, kampus dan elemen lainnya. Untuk membangun DIY dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan APBD DIY maupun APBD kabupaten dan kota.

Namun harus melibatkan peran swasta agar dapat memberikan ruang pertumbuhan di DIY. “Dalam membuat kerja sama jangan ada egosektoral antara satu dengan lainnya. Jangan takut untuk saling belajar,” pinta HB X. (kus/er/mg3)