JOGJA- Gelar khalifatullah yang melekat pada diri Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak identik sebutan untuk laki-laki. Berdasarkan pengertiannya, khalifatullah berarti wakil Tuhan di muka bumi.

“Kita semua yang ada di dunia ini wakil Tuhan. Jadi tidak hanya laki-laki. Perempuan pun juga wakil Tuhan,” ungkap Advokat Andi Irmanputra Sidin di depan peserta Pelatihan Internalisasi Keistimewaan Tahun 2018 di Hotel Inna Garuda Kamis (15/11).

Keterangan tersebut, lanjut Irman, terungkap pada fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). “Selama persidangan, kami juga mendengarkan penjelasan dari ulama,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Irman banyak mengupas dampak putusan MK terhadap pasal 18 ayat (1) huruf m UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.

Sebelum dibatalkan MK, syarat menjadi gubernur DIJ harus melampirkan persyaratan saudara kandung, anak dan istri. Persyaratan menyangkut istri itu kemudian dibatalkan. Alasannya, persyaratan itu sebagai bentuk intervensi terhadap keraton.

Kini dengan adanya pembatalan itu, Irman terang-terangan menyebut sultan yang bertakhta tidak selalu harus laki-laki. Sebab, keputusan itu menjadi ranah internal kasultanan.

Advokat asal Makassar itu menegaskan sejarah Kerajaan Mataram tidak pernah melarang tampilnya perempuan sebagai pemimpin. Dia mengaku telah mengkaji berbagai referensi sejarah kepemimpinan kerajaan di Nusantara. Mulai dari Majapahit hingga Demak. “Semua memungkinkan perempuan menjadi raja,” tegasnya.

Irman curiga selalu dimunculkannya opini Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta harus laki-laki karena ada motif politik. Yakni politik perebutan kekuasaan. Selain itu, orang menafsirkan Buwono sebagai nama laki-laki. Atau sebutan Wati berarti nama perempuan.

Dari penelusurannya, Irman menemukan fakta raja Mataram pernah punya nama belakang Wati. Sosoknya laki-laki dan bukan perempuan. Dia adalah ayah Sultan Agung, yaitu Susuhunan Hanyokrowati. Begitu pula dengan raja yang bertakhta berganti nama bukan hal baru. Sultan Agung salah satunya. Beberapa kali ayah Amangkurat I itu ganti nama.

Karena itu, perubahan nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10 melalui Sabdaraja 30 April 2015 tidak dapat dipersoalkan. Itu menjadi hak dan wewenang penuh sultan sebagai raja yang bertakhta.

Tentang ketentuan pasal 1 ayat (4) UUK yang menyatakan gubernur DIJ dijabat Sultan Hamengku Buwono, Irman memberikan tafsir lain. Dia menyatakan dengan diatur dalam regulasi undang-undang, maka nama Hamengku Buwono adalah nomenklatur jabatan.

Sebagai nomenklatur, jelas dia, bisa dijabat siapa pun dengan nama yang berbeda. Nomenklatur jabatan itu juga tidak mengenal laki-laki atau perempuan. Dengan begitu sah saja jika Sultan berganti nama menjadi Hamengku Bawono Ka 10. Namun tetap bertakhta sebagai Hamengku Buwono sesuai amanat UUK. Perubahan nama itu tidak perlu didaftarkan di pengadilan.

Irman juga meminta peserta pelatihan tidak perlu kaget jika suatu saat Penghageng Panitrapura Kasultanan mengirimkan nama calon gubernur bukan Hamengku Buwono. Sebab, sekali lagi Irman mengingatkan, sebagai nomenklatur, Hamengku Buwono yang bertakhta bisa saja bernama Ratu Pembayun. “Namanya Ratu Pembayun bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, keistimewaan DIJ punya dasar kuat. Irman menyebut Amanat 5 September 1945 sebagai dasar lahirnya keistimewaan DIJ. Keberadaanya jauh lebih kuat dibandingkan UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIJ.

Irman minta kepada para pejabat pemprov jika membuat produk hukum harus menuliskan Amanat 5 September 1945. Kedudukannya sebagai konsideran mengingat di atas UU No. 3 Tahun 1950.

Irman menambahkan, jika pemerintah hendak mengadakan perubahan UUK harus berbicara dengan Sultan. Pemerintah dan DPR tidak bisa ujug-ujug. Dasar yang dirujuk Irman adalah Sabdatama 6 Maret 2015.

“Yen butuh mbenerake undang-undang keistimewaan, sabdo tomo lan ngowahi undang-undange. Kuwi kabeh dhawuh kang perlu dimangerteni lan diugemi. (Jika membutuhkan untuk memperbaiki Undang-Undang Keistimewaan, dasarnya sabdatama. Itulah perintah yang harus dimengerti dan dilaksanakan),” kata Irman mengutip bunyi angka 8 Sabdatama.

Kepala Bappeda DIJ Tavip Agus Rayanto sempat memertanyakan sikap yang harus diambil pemprov pascaputusan MK. Apakah harus pasif atau menunggu perubahan UUK. “Sikap kami harus bagaimana?” tanya Tavip.

Menanggapi itu, Irman menegaskan, sifat putusan MK bersifat serta merta. “Putusan itu langsung berlaku tanpa harus menunggu ada perubahan UUK,” katanya.

Sedangkan Assekprov Keistimewaan DIJ Didik Purwadi terlihat bersemangat memberikan respons. Dari keterangan yang disampaikan Irman, tegas Didik, membuat masalah menjadi terang benderang. “Kalau pun ada masalah, itu hanya riak-riak saja. Karena belum memahami persoalannya,” ungkap Didik.

Adapun pelatihan internalisasi keistimewaan dibuka Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Pesertanya adalah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DIJ. Meliputi asisten, kepala badan, dinas, inspektur dan kepala biro.

Acara dipandu Sekprov Gatot Saptadi juga menghadirkan dua narasumber lainnya. Yakni mantan anggota DPD RI asal Papua Paulus Samino dan Wakil Penghageng Tepas Tanda Yekti Keraton Jogja KPH Yudhahadiningrat. (kus/yog/fj/mg3)