JOGJA – Setelah menempati rumah yang ditinggalinya selama 11 tahun, Zaenab Supriyati akhirnya harus angkat kaki Rabu (14/11) pagi. Itu karena tempat tinggalnya selama ini, di bekas pabrik minyak Bumijo Jetis, dieksekusi oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 6 Jogja.

“Kalau bagi saya, merasa nempati tanah yang diminta yang punya, ya harus dikasihkan, nanti diganti sama Allah,” ungkapnya pasrah. Zaenab merupakan salah satu warga dari 58 kepala keluarga yang selama ini menempati lahan Sultanaat Groond (SG) tersebut.

Tapi sebelum digusur, dia dan keluarganya sejak beberapa hari yang lalu telah pindah di daerah Nusukan. Dia membenarkan bahwa sebelum eksekusi Rabu, PT KAI telah memberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali.

Sejak pukul 05.00 pagi, 409 personil yang terdiri dari PT KAI, TNI-Polri, serta perwakilan Panitikismo Keraton mulai membongkar bangunan yang tersisa. Satu alat berat dan 20 truk dikerahkan untuk pembongkaran dan membantu warga untuk mengangkut barang-barangnya. Tidak ada relokasi maupun kompensasi untuk warga dalam penertiban ini.

Lahan bekas pabrik minyak Mataram di Jalan Zeni Tentara Pelajar, Bumijo tersebut merupakan SG. Tapi pengelolaanya diserahkan kepada PT KAI. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Jogja Eko Budiyanto menjelaskan pabrik minyak berhenti beroperasi sekitar 1985. “Setelah itu lahan mulai ditempati warga secara ilegal,” katanya.

Eko menambahkan di atas lahan seluas 5.310 meter persegi tersebut tercatat ada 58 KK yang menghuni. Sebagian besar merupakan warga pendatang dan berprofesi sebagai pemulung di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berada di kawasan yang sama.

“Eksekusi ini lebih persuasif, sebagian warga membongkar sendiri. Kalau sekarang mau dibongkar, dibantu PT KAI untuk membongkar dan memindah barang,” ujarnya.

Menurut dia eksekusi tersebut dilakukan karena PT KAI mendapat peringatan dari KPK maupun BPK terkait pengamanan aset. “Kami selalu ditanya KPK dan BPK, itu aset PT KAI dibuat apa, dikemanakan, jadi sekarang fokus mengamankan aset-aset kami,” jelasnya saat ditemui di lokasi Rabu (14/11).

Eko belum bersedia menjelaskan rencana selanjutnya lahan tersebut akan dibuat apa. Namun, masih terkait dengan pengembangan Stasiun Tugu tahun depan.

“Yang jelas nanti dibangun lebih baik, mau jadi apa belum tahu, intinya hari ini semua berjalan lancar karena warga taat hukum, menghormati putusan pengadilan,” ungkapnya. (tif/pra/by/mg3)