BANTUL – Kasus dugaan pemerkosaan terhadap Agni, mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) terus menggelinding. Polda DIJ telah bergerak untuk menyelidiki kasus yang kali pertama mencuat melalui situs www.balairungpress.com ini. Meski mahasiswi Fakultas Fisipol itu tidak melaporkan pelecehan seksual yang menimpanya saat mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku, pertengahan tahun lalu.

Kabid Humas Polda DIJ AKBP Yulianto mengatakan, pembuatan laporan hasil penyelidikan (LHP) dugaan pemerkosaan bukan berdasar laporan penyintas. Atau sejumlah pihak yang telah diatur dalam Pasal 108 KUHAP. Melainkan berdasar pemberitaan media massa dan media sosial. Nah, laporan informasi ini disusun menjadi laporan hasil penyelidikan.

”Laporan informasi itu produk kepolisian yang ditulis untuk melaporkan sebuah peristiwa. Dari laporan informasi ini kami melakukan penyelidikan,” jelas Yuli, sapaan Yulianto, di Mako Brimob DIJ Gondowulung Rabu (14/11).

LHP ini, kata Yulianto, akan dikirim ke Polda Maluku. Itu sebagai bekal bagi Polda Maluku untuk menindaklanjutinya. Mengingat, locus delicti perkara ini berada di wilayah hukum Polda Maluku. Karena itu, Yuli mengaku tidak mengetahui apakah penanganan perkara ini bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak.

”Itu wewenang Polda Maluku,” ucapnya.

Meski telah melakukan penyelidikan, menurut Yuli, kepolisian belum memanggil penyintas maupun civitas akademik UGM. Sebab, penyelidikan sebatas mencari sekaligus mengumpulkan informasi.

”Kalau berdasarkan laporan informasi memang tidak bisa (melakukan pemanggilan, Red),” ujarnya.

Perwira menengah dengan dua melati di pundak ini tak menampik pemerkosaan bukan delik aduan. Namun, dia mengingatkan, tidak semua orang bisa melaporkannya. Mengacu Pasal 108 KUHAP, pelaporan hanya bisa dilakukan orang yang mengalami, melihat, dan mengetahui peristiwa tersebut. Dengan begitu, civitas akademik maupun pihak lain yang tidak memenuhi salah satu ketentuan itu tak dapat melaporkannya.

”Pasal 108 KUHAP tidak mengakomodasi bahwa yang mendengar bisa melapor,” ujarnya.

Yang dimaksud dengan mendengar adalah orang yang mengetahui peristiwa itu dari pengakuan korban.

Karena itu pula, Yuli menekankan, Polda DIJ tidak segera mengambil langkah cepat. Sekalipun berbagai pihak mendorong penanganan perkara ini.

”Bisa saja kami tingkatkan jadi penyidikan, tapi ya memang semestinya korban yang melapor. Tapi apakah korban akan melapor atau tidak kami belum tahu,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas dan Protokol UGM Iva Ariani belum dapat dikonfirmasi mengenai babak baru penanganan perkara dugaan pemerkosaan. (dwi/tif/zam/fj/mg3)