MUNGKID – Setelah tidak bisa memenuhi panggilan pada minggu lalu, calon anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 5, Nafa Urbach, akhirnya mendatangi Bawaslu Kabupaten Magelang, Rabu (14/11). Perempuan yang pernah berprofesi sebagai artis ini mengaku tidak tahu menahu atas pelanggaran penggunaan mobil tangki pengangkut bantuan air milik BPBD Pemkab Magelang. Ia baru tahu setelah kasus ini viral di media.

“Dia mengatakan, seluruh perencanaan program kampanye, persiapan kampanye hingga pelaksanaan rangkaian kampanye di lapangan, diurus oleh tim kampanye,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh Rabu (14/11).

Caleg dari Partai Nasdem itu diklarifikasi selama sekitar satu jam, mulai pukul 10.00. Nafa didampingi kuasa hukum DPP Partai Nasdem dan Tim Kampanyenya. Ia terbang langsung dari Jakarta untuk memenuhi undangan Bawaslu Kabupaten Magelang atas kasus dugaan pelanggaran larangan kampanye yang terjadi pada 27 Oktober 2018. Nafa menjawab pertanyaan Bawaslu tanpa tekanan.

“Klarifikasi atas Nafa Urbach ini sangat penting untuk melengkapi kajian Bawaslu atas kasus dugaan pelanggaran larangan kampanye berupa penggunaan mobil tangki air BPBD Kabupaten Magelang nopol AA 9537 HB (plat merah) untuk kampanye. Keterangan Nafa ini melengkapi kepingan informasi yang digali Bawaslu,” tutur Habib.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Magelang memanggil Nafa Urbach, namun tidak bisa hadir sehingga pemeriksaan ditunda. Bawaslu sudah memeriksa sejumlah saksi mulai tim kampanye nasional, pelaksana kampanye, Satgas BPBD Kabupaten Magelang, hingga perangkat desa dan warga yang melihat langsung dugaan pelanggaran kampanye.

Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magelang Fauzan Rofiqun menambahkan, hasil klarifikasi Nafa ini akan menjadi bahan pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri atas Bawaslu Kabupaten Magelang, penyidik Polres Magelang dan Kejaksaan Negeri Kota Mungkid.

Bawaslu serius mengkaji kasus dugaan pelanggaran kampanye Nafa Urbach dan tim kampanyenya. Ditegaskan, mobil pelat merah tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye sesuai UU 7 Tahun 2017.

“Penggunaan mobil dinas untuk kegiatan kampanye melanggar Pasal 521 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7 tahun 2017. Selain itu juga pasal 69 ayat 1 huruf h PKPU 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terutama perihal larangan dalam kampanye serta aturan pemasangan APK dan penyebaran Bahan Kampanye,” tandas Fauzan. (dem/laz/zl/mg3)