GUNUNGKIDUL- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gunungkidul dan jajarannya gencar menertibkan alat peraga kampanye (APK). Tercatat ribuan atribut partai politik (parpol) digulung, alias dicopoti. Yang paling banyak berupa bendera.

Selain Satpol PP, operasi APK juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul. Dalam tiga bulan terakhir, sedikitnya sudah tiga kali dilakukan penertiban APK yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan. “Karena terindikasi melanggar aturan. Setidaknya ada 1.400 APK ditertibkan,” kata Kepala Satpol PP Gunungkidul Dwi Warna Widi Nugroho Rabu (14/11).

Ketua Bawaslu Gunungkidul Is Sumarsono mengatakan, bendera banyak yang dipasang pada fasilitas umum seperti di pembatas jalan. Bahkan banyak juga yang dipasang di pepohonan. Padahal dalam aturannya, pemasangan APK berada di zona-zona tertentu yang telah ditetapkan.”Jika parpol ingin mengambil dipersilakan. Tetapi harus dibuatkan berita acara dan tanda terima,” kata Is Sumarsono.

Disinggung mengenai sanksi, KPU juga sudah melayangkan surat ke partai politik. Sebelumnya di beberapa titik partai politik juga melucuti APK masing-masing yang terindikasi melanggar peraturan. “Untuk sanksinya ya administratif atau menurunkan APK,” jelasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan untuk pemasangan alat peraga kampanye telah tertuang di Surat Keputusan (SK) KPU Gunungkidul Nomor 69. Di antara tempat-tempat yang dilarang, adalah di tiang bendera milik pemerintah. Selain itu tidak menutupi jalan dan mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan lain-lain.

Di Gunungkidul lokasi yang tidak diperbolehkan adanya APK terpasang, antara lain di Alun-Alun Wonosari, Taman Makam Pahlawan Bhakti Pertiwi, Lapangan Kesatrian, dan Stadion Gelora Handayani,” kata Ahmad Ruslan Hani.

Seorang warga Paliyan Junendro mengaku risih melihat banyak atribut berjejer di tempat yang tidak semestinya. Pemasangan bendera memang tidak membahayakan pengguna jalan, namun menurutnya tidak etis. “Masa iya di kuburan juga dipasang bendera parpol. Kami mau menurunkan tidak ada kewenangan. Mohon pihak terkait segera menindaklanjuti,” kata Junendro. (gun/din/er/mg3)