KULONPROGO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo telah memetakan desa rawan pelanggaran Pemilu 2019. Sebanyak 81 desa se-Kulonprogo terindikasi rawan politik uang (money politics).

Ketua Bawaslu Kulonprogo, Ria Harlinawati menjelaskan, selain rawan politik uang, desa-desa tersebut juga rawan konflik. Termasuk rawan politik SARA (suku, agama, ras, antargolongan), integritas penyelenggara pemilu desa minim, dan netralitas masih rendah.

“Sebagian besar (kerawanan pemilu) ada di lima kecamatan (Samigaluh, Kalibawang, Wates, Panjatan dan Sentolo. Pengawasan akan kami optimalkan,” kata Ria, Rabu (14/11).

Terkait politik uang, ada beberapa indikator. Kultur pemilih di desa pragmatis, dan tingkat pendidikan serta ekonomi rendah. Mudah terjebak praktik politik uang.

Sedangkan untuk netralitas, kata Ria, salah satu indikatornya, hubungan antara caleg dengan aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa. Hubungan tersebut bisa berupa kedekatan sebagai keluarga maupun kerabat.

“Jika ada mantan pengurus parpol ataupun kerabat peserta pemilu dalam penyelenggara pemilu di desa, hal itu termasuk kerawanan ini,” kata Ria.

Komisioner Bawaslu Kulonprogo, Panggih Widodo menegaskan, pemetaan tersebut untuk mereduksi kerawanan. Selain sosialisasi kepada peserta pemilu dan warga, Bawaslu tengah membuat pilot project desa antipolitik uang di Kecamatan Kokap.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo, Ibhah Muthiah mengimbau masyarakat selektif memilih calon wakil rakyat. “Pemimpin yang amanah, jauh dari politik uang,” kata Ibhah.

Diharapkan pemetaan Bawaslu bias mengantisipasi pelanggaran pemilu mendatang. Sehingga tercipta pemilu yang bersih. (tom/iwa/rg/mg3)