Sementara itu, Komisi C DPRD Bantul menaruh perhatian serius terhadap banyaknya sarana infrastruktur yang rusak akibat Siklon Tropis Cempaka akhir 2017. Sebab, nilai kerugian materi yang diakibatkan fenomena alam itu termasuk terbesar dalam sejarah. Mencapai ratusan miliar rupiah. Melalui Panitia Khusus (pansus) Pengawasan Infrastruktur, Komisi C ingin banyaknya kerugian materi yang di antaranya harus ditanggung pemkab tak terulang.

Ketua Pansus Pengawasan Infrastruktur Muhammad Dhavid mengungkapkan, fokus pengawasan pansus terletak pada kerusakan infrastruktur saat fenomena alam menghantam Kabupaten Bantul pada akhir 2017. Pansus ingin mengetahui pasti penyebab banyaknya jembatan, jalan, hingga talud yang jebol.

”Apakah karena dahsyatnya kekuatan Tropis Cempaka atau kurang berkualitasnya kontruksi bangunan,” jelas Dhavid di kantornya pekan lalu.
Dari catatan pansus, tidak semua perbaikan kerusakan infrastruktur menjadi kewenangan pemkab. Sebagian ada yang ditangani pemerintah pusat. Contohnya, ambrolnya tebing di bantaran Sungai Oya di Dusun Wunut, Sriharjo, Imogiri. Ada pula yang ditangani pemprov. Jembatan Gesikan, contohnya. Kendati begitu, anggaran yang harus digelontorkan pemkab untuk perbaikan sarana infrastruktur tetap tidak sedikit.

”Jumlah saluran irigasi yang jebol saja ada sekitar 30 titik,” ucap Dhavid menyebut perbaikan 30 titik saluran irigasi yang rusak ini menjadi kewenangan pemkab.

Kendati dampak Siklon Tropis Cempak sangat dahsyat, politikus PKS ini optimistis dampak kerusakan sarana infrastruktur dapat diminimalisasi. Caranya dengan memperhatikan kualitas kontruksi bangunan. ”Perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus maksimal,” tegasnya.

Wakil Ketua Pansus Pengawasan Infrastruktur Eko Sutrisno Aji mengungkapkan hal senada. Pencermatan pansus, menurut Eko, buruknya kualitas kontruksi bangunan, antara lain, bisa disebabkan proses pengerjaan yang terburu-buru. Lantaran waktu yang tersedia sangat mepet. Dari itu, pansus merekomendasikan agar proses lelang sesuai jadwal yang direncanakan.
”Jangan mundur-mundur,” ingatnya.

Politikus PPP ini menyebut ada sejumlah rekomendasi lain yang diberikan pansus. Antara lain, pansus meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memaksimalkan kinerja PPK (pejabat pembuat komitmen). Agar pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawab PPK benar-benar berjalan. Dalam kacamata pansus, peran PPHP (pejabat penerima hasil pekerjaan) juga menjadi sorotan. Pansus meminta PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan optimal.

”Agar pengawasan berjalan maksimal, DPRD juga perlu memiliki alat uji kualitas hasil pekerjaan kontruksi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Eko mengapresiasi kinerja pemkab. Dengan anggaran yang pas-pasan, pemkab telah berusaha menangani dampak kerusakan infrastruktur. Meski tidak semua kerusakan terkaver tahun ini.
”Kami juga mengusulkan sisa kerusakan ditangani pada 2019. Agar penanganan seluruh kerusakan tuntas tahun depan,” katanya. (*/zam/er/mg3)