Komisi C Ingatkan Penataan Tak Hilangkan Kearifan Lokal

MAGELANG – Pemkot Magelang ternyata punya agenda besar dalam penataan kawasan Gunung Tidar. Pemkot berencana menjadikan kawasan hutan kota itu sebagai kebun raya. Itu sekaligus untuk menghindari peralihan pengelolaan. Dari pemkot menjadi pemerintah pusat. Mengingat, Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan hutan merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Nah, status Gunung Tidar dulu kan hutan kota,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkot Magelang Joko Suparno usai presentasi studi kelayakan lokasi terhadap usulan Gunung Tidar sebagai kebun raya kemarin. Ikut hadir dalam presentasi yang digelar di aula bappeda ini perwakilan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Komisi C DPRD Kota Magelang.

Keterlibatan LIPI dalam proyek besar ini sebagai perancang konsep kebun raya daerah seluas 70 hektare itu. Menurut Joko, ada beberapa referensi yang digunakan dalam penataan Gunung Tidar. Yang paling rasional di antara referensi itu adalah menjadikannya sebagai kebun raya. Sebab, kebun raya tak menghilangkan konsep sebelumnya. Gunung Tidar tetap berfungsi sebagai fungsi hijau.

”Wisata budaya yang sudah ada selama ini juga tidak akan berubah,” ucap Joko menarget kebun raya terealisasi maksimal pada 2021.

Anggota Komisi C DPRD Kota Magelang Muh Haryadi mengapresiasi rencana itu. Namun, dia mewanti-wanti agar pemkot tak mengubah unsur budaya dan sejarah Gunung Tidar.

”Gunung tidar itu merupakan tempat bersejarah dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Gunung Tidar juga merupakan pakunya Jawa,” ingatnya. Haryadi juga menyarankan seluruh stakeholder yang terlibat dalam penataan Gunung Tidar meminta saran dari berbagai pihak. Mulai tokoh masyarakat, akademisi, hingga budayawan.

Diceritakan, Gunung Tidar dulu berupa bukit gundul. Akmil bersama masyarakat sejak 1980-an kemudian berinisiatif menanam pepohonan. Hingga Gunung Tidar menjadi hijau.

Meski dorongan dari pemkot dan DPRD kuat, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Exsitu LIPI Dwi Murti Puspaningtyas mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan rekomendasi terkait pengelolaan kebun raya. Sebab, tahapan pembentukan kebun raya cukup panjang.

”Prinsipnya, melalui usulan dulu. Setelah itu ada peninjauan lokasi, dan tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, di Kota Magelang, baru sampai tahap peninjauan lokasi,” tuturnya.

Di sisi lain, kata Dwi Murti, pembentukan kebun raya juga harus memiliki payung hukum. Salah satunya, pemkot harus memiliki surat penetapan kawasan. Itu sebagai dasar hukum bagi LIPI untuk melangkah. ”Kemudian, masterplan. Nah, di situ kami memberikan rekomendasi,” tambahnya. (dem/zam/er/mo2)