KASUS dugaan pelecehan seksual mahasiswi UGM terkuak dari liputan khusus di laman balairungpress.com yang viral di media sosial sejak Rabu (5/11). Berjudul “Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan.” Disebutkan,  korban adalah Agni (bukan nama sebenarnya), mahasiswa Fisipol. Sedangkan terduga pelaku disebut-sebut mahasiswa fakultas teknik berinisial HS.

Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto menyatakan, pemberitaan BPPM Balairung justru menjadi warna baru bagi pembelajaran jurnalisme investigasi di kampusnya. Dengan harapan bisa mempercepat penanganan kasus tersebut.

Menurutnya, peristiwa itu ibarat puncak gunung es. Banyak kasus serupa, namun sedikit yang terekspose.

“Mestinya Balairung tidak perlu takut (dimintai keterangan, Red). Jika data yang mereka miliki terbukti kebenarannya,” pesannya Rabu (7/11).

Kasus yang diangkat BPPM Balairung memang perkara lama.

Menurut Erwan, investigasi terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswinya telah selesai sejak 20 Juli lalu. Hasil investigasi telah diserahkan ke pihak universitas untuk ditindaklanjuti. Dia menyayangkan belum adanya tindakan signifikan dari universitas.  Juga menyesalkan penanganan awal pihak universitas, yang menurut Erwan, kurang baik. “Sampai sekarang masih menunggu implementasi atas rekomendasi kami,” bebernya.

Dijelaskan, Fisipol menerima laporan dari korban yang disebut Agni (bukan nama sebenarnya) sejak Desember 2017. Surat resmi terkait laporan tersebut kemudian diteruskan ke rektor pada 22 bulan yang sama.

Kemudian rektor mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk tim investigasi. Beranggotakan tiga orang perwakilan dosen Fisipol, Fakultas Teknik, dan Fakultas Psikologi.

Berdasarkan hasil investigasi, Erwan menyebutkan, ada tiga aspek yang menjadi rekomendasi tim. Yakni pemberian sanksi bagi pelaku, perlindungan bagi penyintas (korban), serta perbaikan tata kelola KKN. Terutama dalam aspek prosedural dan pembekalan KKN. “Kami tidak ingin terulang lagi ke depannya. Misalnya dalam pembekalan KKN, materi sexual harassment akan dipertegas,” ujarnya.

Pembekalan KKN bagi mahasiswa harus lebih sistematis. Tidak hanya normative. Tapi detail. Melihat viral-nya kasus ini, kata Erwan, pendidikan seksual di masyarakat menjadi semakin penting. Dia berharap kejadian ini bisa jadi pembelajaran bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat.

“Dalam konteks suami istri saja tidak boleh memaksa (dalam berhubungan seks, Red). Apalagi ini yang bukan siapa-siapanya,” ungkap dosen manajemen kebijakan publik ini.

Erwan mengatakan, kasus tersebut sangat mungkin dibawa ke ranah hukum. Faktanya, sejauh ini pihak kampus mengklaim dapat menyelesaikannya secara internal.  “Ini juga menjadi tantangan bagi UGM. Untuk memberikan contoh yang baik dalam penyelesaian masalah serupa,” tegasnya.

Salah seorang anggota tim investigasi Fisipol Poppy Sulistyaning Winanti menambahkan, pihaknya selalu memonitor kelanjutan proses penyelesaian masalah tersebut. Dia mengapresiasi sikap penyintas yang telah melalukan proses konseling secara mandiri. Sebelum melaporkan kasusnya ke Fisipol.

Saat ini penyintas tengah menyelesaikan skripsinya. Selain pendampingan dari psikolog, ada pula peer group yang mendampingi kesehariannya,” ungkap wakil dekan bidang riset, kerja sama, dan alumni Fisipol UGM.

Sementara itu, Radar Jogja berusaha menelusuri asal mula pengungkapan kasus tersebut dengan menemui  Pimpinan Umum Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung Unies Ananda Rabu (7/11). Hanya, Unies Ananda enggan berkomentar. “Kami tidak bersedia diwawancara,” ujarnya berkali-kali.

“Apa yang mau ditanyakan lagi? kami tidak mau berita kami jadi konsumsi viral,” sambung mahasiswa semester 7 Fakultas Filsafat UGM ini.

Unies mengaku akan menerbitkan klarifikasi atas pemberitaan tersebut melalui laman balairungpress.com. Secepatnya.

“Tunggu keterangan dari kami saja,” pintanya seraya mengisap rokok di selasar sekretariat BPPM Balairung.

Sebelumnya, Kepala Humas dan Protokol UGM Iva Ariani menyatakan, pihaknya siap mengambil langkah hukum untuk keadilan bagi korban. Terlebih setelah melihat adanya ganjalan yang dirasakan korban. Atas penyelesaian perkara yang dialaminya. Sehingga mendorongnya menceritakan pengalamannya kepada pihak lain. “UGM serius terhadap kasus ini dan sangat konsen dan berempati pada korban,” ujar Iva.

“Langkah-langkah hukum akan kami ambil agar si penyintas ini mendapat rasa keadilan yang benar-benar bisa membuat dia merasa nyaman,” sambungnya.

Tuntutan kepada UGM untuk menuntaskan perkara tersebut juga disuarakan mahasiswa kampus setempat. Bahkan hari ini sebagian mahasiswa berencana unjuk rasa. Menuntut UGM memberi sanksi akademis kepada HS. Mereka juga menuntut UGM menegur pihak-pihak yang justru memperkeruh keadaan dengan menyudutkan korban. Juga melakukan perbaikan sistem KKN, sebagaimana rekomendasi tim investigasi dari Fisipol.

Warganet juga mendorong ketegasan UGM untuk menuntaskan kasus tersebut melalui petisi online “Usut tuntas kasus pemerkosaan KKN UGM.” “Sanksi akademis bisa dengan pembatalan kelulusan pelaku. Ini terkait nama baik UGM,” ujar Fuad Dewa Ramdhani, salah seorang pendukung petisi online. Setahu dia, HS dinyatakan lulus per Agustus lalu. (tif/cr10/yog/mo2)