PURWOREJO – Belum bisa bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Rumah Sakit Budi Sehat tetap berusaha memberikan layanan terbaik bagi pasiennya. Langkah yang ditempuh adalah memberikan kemudahan dalam pembayaran beban biaya perawatan.

“Memang BPJS sangat membantu masyarakat, sayangnya layanan kami belum bisa memberikan hal itu. Solusi yang kami berikan adalah pasien melakukan pembayaran dengan dicicil,” kata Direktur RS Budi Sehat dr Putri Sayekti Mahanani saat menggelar acara peringatan 3 tahun berdirinya rumah sakit tersebut Selasa (6/11).

Upaya membantu masyarakat itu disampaikan dr Putri di hadapan Wakil Bupati Yuli Hastuti dan Ketua TP PKK Purworejo Fatimah Verena Prihastyari yang datang dalam kesempatan itu.

Diungkapkan, sejak awal pendirian pihaknya telah berusaha mengajukan kerja sama dengan BPJS Purworejo. Ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat sehingga mereka tidak terlalu berat menanggung biaya perawatan. Apalagi keberadaan rumah sakit itu cukup strategis dan menjadi salah satu andalan di wilayah Purworejo bagian timur.

“Semua kebutuhan sebenarnya sudah kami lengkapi, mulai dari asesment, standar pelayanan, kualitas sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, surat izn praktik dokter, hingga survai tingkat kepuasan pasien,” tambahnya.

Meski demikian, khusus pelayanan bagi masyarakat miskin masih tetap bisa dibantu. Ini bisa dilakukan karena mereka terdaftar dalam Jamkesda.

Wakil Bupati Yuli Hastuti mengungkapkan, keberadaan BPJS Kesehatan amat membantu masyarakat. Ia meminta agar nantinya pasien JKN tetap bisa terlayani di rumah sakit tersebut. Pihaknya meminta agar Dinas Kesehatan Kabupaten bisa turut membantu dan menjembatan permasalahan yang ada.

“Prosedur yang sudah dilalui dan sudah dilengkapi, untuk disampaikan kepada BPJS, sehingga harapan masyarakat Purworejo sehat bisa terwujud dengan adanya kemitraan pemerintah, BPJS, dan semua rumah sakit,” kata Yuli.
Diungkapkan, rumah sakit swasta sebenarnya sejajar dengan rumah sakit pemerintah. Praktis keduanya tidak ada bentuk rivalitas dan menjadi mitra kerja pemerintah.

Fatimah Verena juga menyatakan dukungannya agar rumah sakit bisa bekerjasama dengan BPJS. Menurutnya, kesehatan juga menjadi salah satu program penting yang menjadi perhatian TP PKK di luar bidang pendidikan dan lainnya.

“Anggota PKK rata-rata mempunyai kartu JKN, tentu ini harus diimbangi dengan kemudahan mendapatkan layanan kesehatan. Di sini BPJS sangat berperan dalam memberikan keleluasaan dalam menentukan rumah sakit yang dituju,” ungkap Fatimah. (udi/laz/by/mg3)