JOGJA – Anggaran droping air yang dimiliki Dinas Sosial (Dinsos) DIJ melalui APBD maupun APBN 2018 ini sudah habis. Pemprov DIJ tinggal mengandalkan CSR perusahaan swasta untuk membantu warga yang kesulitan air bersih.

Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Dinsos DIJ Sigit Alfianto mengaku anggaran droping air sebesar Rp 175 juta sudah habis sejak September lalu. Distribusi air ke wilayah yang mengalami kekeringan sudah dilakukan sejak akhir Juli lalu,” katanya Senin (5/11).

Untuk droping air dengan menggunakan dana APBD sebanyak 500 tangki dengan kapasitas 5.000 liter sudah selesai di distribusikan pada awal September. Sedangkan untuk dana APBN telah dialokasikan untuk penyaluran 119 tangki air sampai akhir bulan Oktober.

Diakuinya sampai saat ini masih mendistribusikan air ke wilayah berdampak kekeringan dengan bekerjasama dengan Tagana ke tiga Kabupaten di DIJ. “Pembiayaan saat ini dari CSR perusahaan untuk wilayah Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo,” jelas Sigit.

Frekuensi terbanyak droping air pada Oktober sampai November di Kulonprogo. Itu disebabkan sistem pengairan yang sedang dibenahi, membuat air sulit untuk didapatkan. Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu wilayah yang mengajukan tanggap darurat untuk droping air.

Terpisah Supervisor Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD DIJ Arman Nur Efendi mengaku, sampai saat ini Gunungkidul dan Kulonprogo dengan status tanggap darurat masih bisa ditangani oleh pihak Kabupaten.

Anggaran tahun lalu untuk dana droping air di Gunungkidul telah habis. Sedangkan untuk Kulonprogo telah berstatus tanggap darurat sejak 25 Juli sampai 30 Agustus 2018. Perpanjangan ini dilakukan oleh Kulonprogo sampai Oktober lalu. “BPBD DIJ masih belum bisa melakukan interfensi karena masih bisa ditangani oleh setiap Kabupaten. Untuk Kulon Progo masih melakukan perpanjangan lagi,” kata Arman. (cr7/pra/zl/mo2)