Dancing Fountain Diduga Rugikan Negara Rp 5 M

MAGELANG – Dukungan mahasiswa mengungkap kasus dancing fountain mendapat apresiasi positif. Terutama dari Kapolres Magelang Kota AKBP Kristanto Yoga Darmawan.

Kristanto mengatakan, aparat penegak hukum (APH) konsisten mengusut kerugian negara senilai Rp 5 miliar dalam proyek air mancur menari di Alun-Alun Kota Magelang tersebut. Termasuk kemungkinan mengusut proses penganggarannya di DPRD Kota Magelang.

“Saat ini kami masih fokus di hilir. Tetapi tidak menutup kemungkinan mengusut yang di hulu. Yang jelas, proyek ini di hilir ada masalah,” kata Kristanto, kemarin.

Penyelidikan tetap jalan. ‘’Kami sudah ajukan permohonan kepada pimpinan PNS yang terlibat kasus ini untuk dimintai keterangan resmi,” kata Kristanto.

Sebelumnya, mahasiswa melihat ada persoalan hukum dalam pembahasan anggaran dancing fountain di DPRD Kota Magelang. Karena berdasarkan laporan, hasil rapat kerja Komisi C DPRD Kota Magelang tanggal 3-7 November 2016, anggaran tersebut telah dicoret.

Komisi yang saat itu dipimpin oleh Budi Prayitno melihat pembangunan tempat pembuangan sampah terakhir dan terminal tipe C lebih penting. “Kalau di komisi sudah dicoret, kemudian di banggar (badan anggaran) tidak dibahas, kemudian muncul di APBD Penetapan, tentunya ada yang mendesain,’’ kata Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Magelang, Irfi Maslachatul Ummah.

Jika ada yang memunculkan lagi pasti ada yang berkepentingan. ‘’Mereka yang berkepentingan itu jelas punya tujuan terselubung. Dan tentu ada dalangnya. Polisi harus mengusutnya,” kata Irfi.

Anggota Banggar DPRD Kota Magelang Stin Sahyuhtri membenarkan soal tidak lagi dibahasnya lagi anggaran dancing fountain di badannya. Hal tersebut tidak lepas dari mekanisme dan kesepakatan, bahwa anggaran yang sudah ditolak di komisi, secara otomatis tidak lagi diusulkan pembahasannya di Banggar.

“Banggar tidak pernah membahas anggaran dancing fountain. Setahu saya, anggaran tersebut sudah ditolak di Komisi C,” kata Stin. (dem/iwa/er/mo2)