Dukung Visi Misi Gubernur, Fokus Lima Tematik Pembangunan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemda DIY baru saja menandatangani persetujuan bersama Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 DIY menjadi APBD  2019 DIY. Persetujuan itu dicapai di rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD DIY pada Jumat 3 November 2018.

Paripurna diawali dengan laporan badan anggaran. Juru Bicara Badan Anggaran DPRD DIY Arif Noor Hartanto melaporkan belanja APBD 2019 dianggarkan  Rp 5,9 triliun. Rinciannya, belanja tidak langsung ( Rp 3,1 triliun) dan  belanja langsung (Rp 2,7 triliun). Defisit ditetapkan sebesar (Rp 239 miliar) atau minus 4,23 persen.

“Belanja pemerintah daerah yang demikian besar harus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi DIY. Gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harap Inung, sapaan akrabnya.

Jalannya rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Selain  pimpinan dan anggota dewan,  paripurna juga dihadiri Wakil Gubernur DIY Paku Alam X, Sekda DIY Gatot Saptadi dan jajaran pejabat Pemda DIY.

Badan anggaran juga mengungkapkan penerimaan pembiayaan daerah (Rp 420 miliar) dan pengeluaran pembiayaan daerah (Rp 180 miliar). Dengan begitu, pembiayaan netto (Rp 239 miliar). Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  (Silpa) Rp 0  atau nol rupiah.

Target pendapatan daerah disepakati (Rp 5,6 triliun). Komponennya meliputi pendapatan asli daerah atau PAD  (Rp 1, 9 triliun) , dana perimbangan  (Rp 2,4 triliun) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Rp 1,2 triliun).

Dalam saran dan pendapatnya, badan anggaran mengingatkan, 2019 adalah tahun kedua bagi Gubernur DIY masa jabatan 2017-2022. Gubernur telah mencanangkan visi misi bertema “Menyongsong  Abad Samudera Hindia untuk  Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Demi terwujudnya visi misi itu, badan anggaran meminta agar perencanaan pembangunan DIY 2019 difokuskan pada lima tematik utama. Meliputi ketimpangan wilayah, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kemudian tindak lanjut atau antisipasi pembangunan serta dukungan pembiayaan melalui peran swasta.

Badan anggaran merekomendasikan pentingnya sinkronisasi dana keistimewaan (danais) 2019 dengan pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan RAPBD 2019 DIY. “Terutama terkait program-program pro job dan pro poor untuk tetap menjadi prioritas,” pinta dia.

Laporan badan anggaran juga dilampiri pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan, FPAN, FPG, FPKS, FPKB, FPD dan Fraksi Partai Gerindra. Tujuh fraksi itu rata-rata menyoroti tiga isu krusial. Ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Soal pembiayaan pembangunan, FPDI Perjuangan meminta agar tidak hanya mengandalkan dari pajak dan retribusi. Tapi menggandeng swasta secara sistematis melalui skema corporate social responsibility (CSR). Atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Sedangkan FPAN menyoroti bertambahnya danais dari tahun ke tahun. Untuk TA  2019 mencapai Rp 1,2 triliun. Fraksi ini meminta diadakan evaluasi mulai perencanaan hingga pelaporan danais.

Berkaca dari realisasi pemanfaatan danais, FPAN meminta eksekutif merumuskan  kebijakan dasar penggunaan danais. Caranya dengan melibatkan seluas mungkin para pemangku kepentingan. Termasuk melibatkan peran DPRD  DIY sejak perencanaan danais.

Di bagian lain, FPAN  menyinggung penyertaan modal Rp 180 miliar untuk Bank BPD DIY.  Terkait itu, pemerintah daerah agar  melakukan pembinaan secara komprehensif secara serius. Penyertaan modal itu dapat memberikan dampak positif bagi keuangan daerah melalui kontribusi ke pendapatan daerah.

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X memberikan apresiasi dengan ditandatangani kesepakatan bersama itu. Mewakili Gubernur DIY Hamengku Buwono X, dia berharap evaluasi dari menteri dalam negeri tidak ada catatan-catatan yang mengakibatkan proses anggaran menjadi lebih panjang. “Bila RAPBD 2019 ditetapkan akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyakatan di DIY,” ujar wakil gubernur . (kus/zl/mo2)