Progres Pembangunan Baru Mencapai 37 Persen

GUNUNGKIDUL – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul ketar-ketir. Sebab, progres pembangunan Pasar Legundi berjalan lambat. Hingga Jumat  (2/11) progres proyek senilai Rp 4,7 miliar itu baru mencapai 37 persen. Padahal, kalender 2018 tersisa kurang dari dua bulan.

Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul Ari Setiawan menyebutkan, ada 11 proyek revitalisasi pasar rakyat pada tahun anggaran 2018. Dari pengamatan dinas, hanya progres pembangunan pasar rakyat di Desa Girimulyo, Panggang yang terlihat sangat lambat.

”Perkembangan pembangunan belum sesuai harapan. Dengan waktu efektif tinggal 45 hari maka proses pengerjaan harus dikebut,” kata Ari saat dihubungi, Jumat (2/11).

Bekas kasubbag perencanaan Sekretariat DPRD Gunungkidul ini menilai, ada sejumlah penyebab lambatnya realisasi pembangunan. Yang paling mencolok adalah keterlembatan proses lelang. Proses lelang sempat gagal beberapa kali.

”Sehingga pembangunan yang sedianya bisa dimulai pada Juli baru bergulir akhir Agustus,” ucapnya.

Kendati begitu, Ari tetap meminta rekanan menambah jumlah tenaga kerja. Juga menambah jam lembur. Agar pembangunan selesai tepat waktu.

”Kami juga meminta konsultan pengawas untuk melakukan pengawasan,” tegas Ari mewanti-wanti bahwa dinas juga intens melakukan pengawasan.

Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi mengaku belum mendapatkan laporan terkait dengan perkembangan pembangunan Pasar Legundi. Dari itu, Anton memastikan Komisi C bakal segera melakukan inspeksi mendadak (sidak). ”Karena jika proses pembangunan baru mencapai 37 persen, berarti potensi molor besar,” ujarnya.

Meski belum melakukan sidak, Anton menduga lambatnya progres proyek ini salah satunya akibat lemahnya perencanaan pembangunan.

Menurutnya, hanya ada satu cara untuk mengantipasi keterlambatan ini. Yakni, dengan mengubah sistem perencanaan. Idealnya, setiap perencanaan pembangunan dilaksanakan sejak awal tahun anggaran baru, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program.

”Jika bekerja tidak tepat waktu pemborong bisa mendapatkan sanksi denda, disesuaikan dengan waktu keterlambatan,” ingatnya. (gun/zam/er/mo2)