HUJAN belum turun, kekeringan masih terjadi di Kulonprogo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo pun kembali mengajukan rekomendasi perpanjangan masa tanggap darurat kekeringan kepada bupati.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kulonprogo, Suhardiyana menjelaskan, perpanjangan masa tanggap darurat untuk kali kedua diusulkan dengan periode waktu mulai tanggal 1-19 November 2018. “Sudah kami kirim ke Pemkab Kulonprogo untuk disetujui. Tinggal menunggu tanda tangan bupati,” katanya, Jumat (2/11).

Dijelaskan, masa tanggap darurat bencana kekeringan periode pertama telah berlalu mulai 25 Juli hingga 30 September 2018. Namun karena kekeringan masih terjadi, status itu diperpanjang hingga 31 Oktober 2018.

Masih ada 194 lokasi mengalami kekeringan. Tersebar di 30 desa di delapan kecamatan se-Kulonprogo. Permintaan bantuan air bersih pun masih terus masuk ke BPBD Kulonprogo. Tercatat ada 7.436 kepala keluarga (KK) yang merasakan dampak kekeringan dan kesulitan mendapat air bersih.

“Dari 12 kecamatan di Kulonprogo hanya empat kecamatan yang tak mengalami dampak kekeringan, yakni Wates, Lendah, Galur, dan Temon. Lainnya masih krisis air bersih,” jelasnya.

Menurutnya, hujan yang sempat turun di pengujung Oktober 2018 belum mampu mengembalikan pasokan air warga. Air belum mampu meresap optimal dan tidak bisa menjadi stok resapan di sumur-sumur.

“Wilayah kekeringan juga semakin meluas, warga yang tidak masuk dalam peta dampak kekeringan kini sudah mulai minta bantuan air bersih. Salah satunya seperti warga Kalipetir, Kecamatan Pengasih,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo Ariadi menambahkan, pihaknya masih memiliki stok air bersih 400 tangki. Cukup untuk penyaluran bantuan bagi warga hingga setengah bulan atau sekitar dua minggu.

“Wilayah yang paling sering mendapat distribusi antara lain di Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Kokap, dan Pengasih,” ucapnya. (tom/iwa/er)