BANTUL – Pemkab telah mempersiapkan diri dengan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) sebanyak lima persen pada tahun depan.

Kendati begitu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Sri Ediastuti belum berani menyebut berapa total kebutuhan anggaran yang dikeluarkan tambahan untuk gaji. Yang pasti, tambahan anggaran telah dirancang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bantul.

”Sudah masuk dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2019,” jelas Edi, sapaannya, di kantornya Jumat (2/11).

Bekas kepala dinas perizinan ini optimistis kenaikan gaji ASN tidak begitu membebani keuangan daerah. Sekalipun keuangan daerah terkuras hingga Rp 568 miliar untuk gaji ASN. Sebab, rencana ini dibarengi dengan penambahan dana alokasi umum (DAU). Kabarnya, DAU yang diterima pemkab pada 2019 lebih Rp 1 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding DAU 2018: Rp 999 miliar.

”Mungkin (penambahan DAU) pertimbangan pusat ya karena ada penambahan CPNS juga,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul Danu Suswaryanta menyebutkan, total ASN di lingkungan pemkab sekitar 8.000 orang. Dari jumlah itu, 400 di antaranya memasuki pensiun. Nah, pemkab hanya berkewajiban membayar gaji ASN. Sedangkan uang pensiunan diberikan pemerintah pusat.

”Hitungan uang pensiunan sebesar 2,5 persen dikalikan dengan masa kerja kemudian dikalikan kembali dengan gaji pokok,” bebernya.

Ketika disinggung mengenai rencana kenaikan gaji, bekas sekretaris disnakertrans ini belum mendengarnya. ”Kalau memang benar (naik) ya lumayanlah,” katanya. (ega/zam/er/mo2)